Din Syamsuddin Tolak Revisi UU KPK

- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MU) Din Syamsuddin menolak rencana DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Saya tidak setuju, bisa mengatasnamakan dua organisasi yang saya pimpin, yakni PP Muhammadiyah dan MUI, tidak setuju dengan pikiran dan rencana untuk revisi UU KPK. Apalagi untuk mengurangi kewenangan KPK, justru harus diperkuat," kata Din, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.

Saat ini KPK masih banyak kekurangan, pemberantasan korupsi bahkan belum berjalan secara maksimal. Namun, Din berpandangan KPK perlu diperkuat lantaran korupsi masih merajalela.

Rencana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK, kata Din, justru bersebrangan dengan keinginan untuk memperkuat KPK. Terlebih dua kewenangan penting KPK, yakni penyadapan dan penuntutan masuk ke dalam poin yang akan direvisi.

"Jika itu ditanggalkan, maka enggak ada namanya KPK lagi. Dia akan menjadi macan ompong, akan mandul," ujar Din.

Dia menyarankan agar DPR berpikir ulang atas rencananya tersebut. Sebab, masih banyak undang-undang lain yang memerlukan revisi segera. Jika DPR bersikeras mengubah RUU KPK, kata Din, jangan salahkan masyarakat jika menganggap tujuan revisi semata untuk menyelamatkan anggota DPR.

"Tentu kita tidak ingin