Yusril Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Yusril Ihza Mahendra.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mengingat, ada putusan pengadilan Tiongkok soal korupsi yang dilakukan pelaksana megaproyek tersebut.

Yusril Nilai Prabowo Tak Bisa Otomatis Tambah Kementerian, Mesti Revisi UU atau Bikin Perppu

"Jika apa yang diberitakan Reuters dan dikutip oleh media berbagai negara itu benar adanya, maka pemerintah Jokowi harus ekstra hati-hati untuk melanjutkan kerjasama konsorsium 4 BUMN dengan China Railway Construction dengan adanya putusan pengadilan korupsi di Tiongkok yang memvonis bersalah dua pejabat pemerintahnya," kata Yusril, dalam siaran persnya, Rabu, 13 April 2016.

Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini mengatakan, persoalan hukum kasus di Tiongkok itu bisa saja merembet ke Indonesia. Apalagi, disebut ada uang yang mengalir ke pejabat negara Indonesia.

Terima Kasih ke Tim Hukumnya, Prabowo Subianto Ajak Seluruh Pihak Kembali Bersatu

"Apalagi disebutkan dengan jelas kedekatan kedua pejabat Tiongkok itu dengan pemerintah Presiden Jokowi dan adanya remittance USD5 juta kepada Menteri BUMN kita," kata Yusril.

Dengan persitiwa itu, Yusril menilai KPK perlu turun tangan. Sebab, lembaga itu punya kewajiban menyelidiki dugaan korupsi dalam kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi.

Yusril, Otto hingga Hotman Paris Temui Prabowo Subianto, Lapor Hasil Sengketa Pilpres 2024

Yusril menyarankan, aparat penegak hukum di Indonesia untuk bekerjasama dengan Tiongkok, berdasarkan mutual legal assistant. Dia meniai, aparat penegak hukum harus bertindak cepat jika memang yang diberitakan tersebut benar adanya.

"Langkah cepat ini penting untuk menjaga marwah pemerintah kita di dunia internasional, apalagi Presiden Jokowi dikenal sebagai Presiden yang bersih dan antikorupsi," kata Yusril.

Ji Wenlin, Gubernur Provinsi Hainan, Tiongkok, membuat pengakuan bahwa dia dan Zhou Yongkang, Komite Sentral Partai Komunis China, membuat banyak proyek di berbagai negara.

Keduanya mendapatkan fee dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berhasil mendapatkan proyek di beberapa negara Asia. Fee itu antara 10-20 persen. Salah satu perusahaan itu adalah China Rail Way Konstruksi Limited, yang menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Salah satu yang disebutkan, termasuk proyek kereta cepat di Indonesia. Di mana, ini memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi melalui Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan, disebut Ji Wenlin diatur mengirim uang USD5 juta.

Ji Wenlin dan Zhou Yongkang telah dihukum karena korupsi sangat besar selama 8 tahun terakhir. Ji Wenlin dihukum 14 tahun penjara dan Zhou Yongkang dihukum seumur hidup. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya