Korupsi di Bawah Rp1 Miliar Dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan

Namun, menurut Ketua YLBHI, Asfinawati ketika klausul ini dihapus, kepercayaan publik terhadap KPK akan makin luntur.

Kasus korupsi yang ditangani KPK dan mendapat perhatian masyarakat antara lain korupsi KTP elektronik, korupsi simulator SIM, impor daging sapi, suap perizinan tambang dan lahan, sampai korupsi impor bawang putih. Dalam kasus ini terdapat penyelenggara negara sebagai pelakunya.

"Yang ini bukan korupsi yang mengawang-awang, tapi korupsi untuk pangan. Hal-hal yang akan memengaruhi langsung hajat hidup rakyat. Karena masyarakat akan merasa, kok kasus-kasus saya tidak ditangani KPK. Lama-lama dukungan kepada KPK akan mengecil." kata Asfin.

"Kalau publik merasa tidak ada hubungan antaran kerja KPK dengan masalah korupsi yang mereka hadapi, maka bisa diperkirakan dukungan itu akan melemah. Atau bahkan hilang lama-lama," tambahnya.

Namun hal ini dibantah pengusung revisi UU KPK, Masinton Pasaribu. Kata dia, klausul penanganan korupsi yang `mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat` akan tetap ada dalam semangat KPK.

"Itu tetap dan menjadi bagian dari penekanan KPK, dalam penegakkan hukumnya," katanya.