'Koalisi Gemuk' Kabinet Jokowi, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?

Santernya kabar bahwa Partai Gerindra merapat ke kubu pemerintah terkonfirmasi setelah sang ketua partai, Prabowo Subianto, menyatakan kesanggupannya menjadi menteri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo,

Prabowo mengatakan Presiden Jokowi meminta untuk memperkuat kabinet dan keputusan Gerindra adalah "siap apabila diminta".

Drajad Wibobo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dalam pilpres lalu berada di gerbong yang sama dengan Gerindra sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, menghormati pilihan politik Prabowo dan Gerindra.

Dia menyebut bahwa Prabowo "punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut."

Namun Drajad memastikan partainya—yang pada Kabinet Kerja Jilid I sempat bergabung dengan pemerintahan—kali ini memutuskan berada di kubu oposisi.

"Di luar pemerintahan. Demokrasi yang baik di manapun juga perlu checks and balances," ujar Drajad.

Senada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini berada di gerbong yang sama dengan Gerindra, berkukuh tetap berada di "barisan oposisi", seperti dijelaskan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Apapun keputusannya, PKS berharap kalaupun di oposisi tidak sendirian dan tetap berharap agar seluruh partai pendukung Prabowo-Sandi: Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Berkarya, bersatu dalam barisan oposisi," ujar Mardani.

Ketika ditanya alasan menjadi oposisi, dia mengatakan keputusan partai berada di kubu oposisi adalah untuk menjadi `kekuatan penyeimbang` pemerintah.

"Kekuatan penyeimbang di demokrasi itu sesuatu yang niscaya dan mesti ada karena kebijakan publik harus lahir dari dialektika: tesa, antitesa dan sintesa. Menjadi aneh kalau kita tidak memiliki kekuatan penyeimbang dan PKS ingin demokrasi kita sehat, oleh karena itu kami memerlukan barisan kami oposisi," ungkapnya.