'Koalisi Gemuk' Kabinet Jokowi, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?

Lebih lanjut, Hurriyah menjelaskan dengan kondisi oposisi yang sangat lemah, pilihan yang tertinggal adalah mengandalkan oposisi ekstraparlementer, yakni kekuatan yang berasal dari masyarakat yang memiliki komitmen demokrasi dan secara konsisten mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah secara objektif.

Kelompok masyarakat yang sangat diharapkan menjadi kekuatan oposisi alternatif atau ekstra-parlementer di antaranya adalah para aktivis, mahasiswa, kelompok buruh, tani, nelayan, dan kelompok masyarakat sipil lainya.

Demo menolak RKUHP dan mendesak Perppu yang membatalkan UU KPK baru di Jakarta. - Getty Images

Namun Hurriyah mengatakan ketika gerakan oposisi harus mengandalkan oposisi ekstra-parlementer, "Ini menjadi tidak normal".

"Karena tidak mungkin dalam dinamika kebijakan sepanjang lima tahun mendatang, rakyat harus memainkan fungsinya sebagai kekuatan ekstra-parlementer. Harusnya kekuatan ekstra-parlementer muncul sebagai moral force ketika ada situasi yang dianggap urgent ," kata dia.

Dia mencontohkan, gerakan oposisi ekstra-parlementer sudah terjadi ketika masyarakat bersatu menentang Rancangan Undang-Undang KPK, yang akhirnya disahkan, maupun RKUHP yang pembahasannya ditunda.

Dia memprediksi, gerakan oposisi ekstra-parlementer yang sama potensial akan terjadi kembali jika rancangan undang-undang yang gencar ditolak publik, seperti RKHUP, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Air, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi, dibahas lagi pada masa periode ini.

"Jadi saya lihat sinyalnya sangat negatif ke arah demokrasi kita. Dan sebenarnya, kalau kita bicara sinyal demokrasi sudah beberapa tahun ini kita melihat penurunan drastis dalam indeks kebeasan sipil dan politik dan Indonesia," ungkap Hurriyah.

- BBC

Namun, mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menyebut meski jumlah partai yang berada di luar pemerintah jauh lebih kecil dibanding koalisi gemuk Jokowi, dia memastikan, prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau antara Presiden dan DPR tetap berjalan.