PDIP: Cinta Mega Punya Hak Klarifikasi soal Dugaan Main Judi Online

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun menegaskan bahwa anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Cinta Mega memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan atas dugaan pelanggaran kode etik karena bermain judi online slot saat rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Bermodal 20 Kursi di DPRD, PKB Kukuh Ajukan Gus Yusuf Calon Gubernur Jateng

Menurut Komarudin, PDIP tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi kepada Cinta Mega tanpa ada klarifikasinya.

"Setiap anggota punya hak memberi klarifikasi atau membela dalam proses menjatuhkan sanksi," kata Komarudin usai memeriksa dan mendengarkan klarifikasi Cinta Mega di kantor pusat PDIP, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.

Gerindra: PDIP Tidak Punya Masalah dengan Prabowo, Kami Juga Tak Punya Masalah dengan Bu Mega

Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi PDIP, Cinta Mega

Photo :
  • Laman resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Cinta Mega berlangsung tertutup selama kurang lebih 45 menit. Dalam pemeriksaan, kata Komarudin, Cinta Mega mengaku belum diberi ruang klarifikasi oleh DPD PDIP DKI Jakarta.

PDIP Jajaki Koalisi dengan PKS: Kita Pernah Menang di Pilwakot Bogor 2008

"Tadi, menurut Ibu Cinta Mega, DPD [PDIP DKI Jakarta] langsung rapat dan memutuskan untuk memberi sanksi organisasi. Itu tidak boleh dia (Cinta Mega) harus hadir di situ dan berhak untuk menyampaikan klarifikasi," katanya.

DPD PDIP DKI Jakarta telah memutuskan memecat Cinta Mega dari DPRD DKI karena diduga bermain gim judi slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Cinta Mega dipecat melalui mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW).

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat pleno DPD PDIP DKI Jakarta pada Selasa, 25 Juli, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Widjaja.

Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/Irwandi Arsyad

"Tadi kita rapat pleno, karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno, kita memberikan sanksi berupa PAW. Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai," kata Adi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya