Ahmad Sahroni Ajak Demokrat Debat soal Klaim Deklarasi Anies-AHY Awal September
- DPR RI
Jakarta – Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyoroti pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal rencana deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres-cawapres pada awal September 2023.
Menurut Sahroni, pernyataan yang disampaikan SBY itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tidak sesuai dengan hasil pertemuan di Cikeas,Cikeas kediaman SBY, saat Tim 8 dan Anies Baswedan menemui SBY. Sehingga, perlu ada klarifikasi di muka publik.
"Poin saya tetap sama, ada suatu hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tentu ini sangat perlu diklarifikasi, mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tapi kita bisa gunakan ruang publik di televisi misalnya. Ini kan juga sesuai permintaan yang bersangkutan," kata Sahroni dalam keterangannya, dikutip Selasa, 5 September 2023.
Dikatakan Sahroni, dalam pertemuan dengan SBY, tidak ada kesepakatan yang diputuskan. Melainkan, hanya ada usulan yang disampaikan dalam pertemuan itu. Sahroni menegaskan itu, karena memang dirinya hadir dalam pertemuan tersebu.
“Karena apa yang disampaikan terkait pertemuan itu, banyak tidak benarnya. Saya hadir kok di situ bersama dengan teman-teman lainnya. Saksinya juga banyak. Dari kita (Nasdem) ada saya dan Pak Sugeng, dari PKS pun hadir. Jadi saya bisa pastikan tidak ada komitmen apa pun di dalam pertemuan itu, hanya usulan, jelas berbeda dong,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sahroni meminta agar kejadian ini tidak berlarut-larut hingga menimbulkan kegaduhan. Ia khawatir, informasi yang disampaikan SBY itu justru menimbulkan kebencian tidak berdasar.
"Jangan sampai informasi tidak benar ini dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga bisa menimbulkan kebencian tak berdasar. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Saya kira ini juga akan bagus, ya, untuk pendidikan politik. Kita bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik,” tandas Sahroni.
Sahroni Batal Laporkan SBY ke Bareskrim Polri
Sebelumnya diberitakan, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nadem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal Polri buntut pernyataannya bahwa bakal calon presiden Anies Baswedan akan disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi, atau organisasi, atau sebagai jabatan DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu; mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 4 September 2023.
Sahroni berterus terang, dia batal melaporkan SBY kepada polisi karena Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melarangnya.
Dia menegaskan, dalam rapat tak ada pembahasan tentang deklarasi Anies-AHY pada awal September 2023, melainkan cuma cerita SBY saat dirinya mendaftar sebagai presiden kala itu.
"Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi, saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," katanya.
Bahkan Anies Baswedan pun, katanya, mengirim pesan Whatsapp kepadanya untuk membatalkan rencana melaporkan SYB kepada polisi.
Sahroni menekankan seharusnya melaporkan apa yang disampaikan SBY terkait akan dideklarasikannya Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan capres-cawapres, pada awal September 2023, karena mengandung kebohongan.
Ia menegaskan tak pernah ada pembicaraan seperti itu dalam pertemuan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan SBY di Cikeas, pada 25 Agustus 2023.
"Omongan itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," kata Sahroni.
