Prabowo Subianto dan Megawati Bakal Bertemu, Tinggal Mencocokkan Waktu
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, akan segera melakukan pertemuan. Saat ini, sedang mencocokkan waktu keduanya.
Pertemuan Prabowo dan Megawati bakal membahas berbagai isu strategis nasional termasuk Pilpres 2024. Pertemuan ini juga di tengah-tengah wacana 2 poros koalisi.
"Ya sedang dicocokkan waktunya, Pak Prabowo dengan Bu Mega sedang mencocokkan waktu," kata Ahmad Muzani seusai meresmikan Kantor Sekretariat relawan Repro Mandiri 08 di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 27 September 2023.
Muzani mengatakan, pihaknya menyadari Prabowo dan Megawati sangat sibuk. Sehingga perlu dijadwal jauh-jauh hari jika hendak bertemu. Dia berharap, pertemuan keduanya bisa berlangsung dalam waktu dekat.
"Saudara sudah tahu Bu Mega juga sangat sibuk, Pak Prabowo juga padat agenda sehingga dicari cocok waktunya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi," kata Muzani.
Muzani juga menanggapi soal Prabowo dan Megawati duduk satu meja di hari ulang tahun nasional Arab Saudi beberapa waktu lalu. Muzani memastikan, saat duduk bersama, Prabowo dan Megawati tidak membahas soal politik termasuk Pilpres 2024.
"Pembicaraan-pembicaraan politik apalagi sangat serius tidak di tempat itu dibicarakan (saat acara duduk satu meja). Tapi bahwa duduk satu meja, saling bertegur sapa itu adalah tanda bahwa pemimpin kita itu sering bertemu, sering bertukar pandang, menanyakan satu sama lain tentang kesehatan dan seterusnya. Itu adalah tanda baik bagi persatuan, bagi keberlangsungan demokrasi kita yang akan datang," jelasnya.
Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati terus menguat seiring isu menduetkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan Prabowo dan Megawati nantinya bakal membuat peluang duet Prabowo-Ganjar atau sebaliknya.
Penyitaan Barang Milik Hasto dan Stafnya Dinilai Salahi Prosedur, Penyidik KPK Disebut Ugal-ugalan
Penyitaan barang dinilai harus melalui persetujuan Dewas KPK dan berstatus di KPK. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih berstatus saksi.
