Jokowi Diusulkan jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati, Djarot: Kongres Masih Lama
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Mencuat usulan agar Presiden Jokowi jadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri. Elite PDIP pun kembali buka suara terkait usulan tersebut.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya sedang fokus menghadapi Pemilu 2024. Ia bilang PDIP belum memberi perhatian ke Kongres yang merupakan forum penentuan ketua umum.
"Kongres kan lama, kongres kan 2025. Jadi, kita masih fokus untuk pileg, pilpres," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
Djarot menyampaikan, untuk masalah para kader PDIP akan mementingkan pekerjaan yang lebih penting, yakni memenangkan Pemilu 2024.
Pun, dia mengingatkan, Kongres PDIP masih akan diselenggarakan dua tahun lagi. Kendati begitu, Djarot membenarkan, kongres jadi instumen tertinggi partainya untuk menentukan siapa yang akan jadi Ketua Umum PDIP.
Namun, Djarot menekankan, yang menentukan adalah utusan-utusan partai, bukan sekadar peserta-peserta kongres. Artinya, kata dia, tergantung dari utusan-utusan DPC PDIP maupun DPD PDIP yang akan membawa mandat dari bawah. "Jadi, itu nanti ya 2025," ujar eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP.
- YouTube PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan Jokowi yang diusulkan jadi ketua umum menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan tersebut sebagai masukan. Namun, ia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu serentak 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," kata Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 September 2023.
Demokrat Tolak Usulan PDIP Legalkan Politik Uang di Pemilu
Legilasi politik uang dinilai dapat merusak demokrasi.
