Dukung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo, Anis Bilang Untuk Lanjutkan Rekonsiliasi
- istimewa
Jakarta – Nama Gibran Rakabuming Raka, mencuat untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Terutama pasca keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK, sehingga Gibran bisa maju walau belum berumur 40 tahun, karena sedang menjadi kepala daerah.
Partai Gelora, secara tegas mendukung Wali Kota Solo itu untuk menjadi cawapres dari Prabowo. Gelora adalah salah satu partai pendukung Prabowo dan berada dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
"Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran," tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dikutip Sabtu 21 Oktober 2023.
Sebelumnya Prabowo sudah mengumumkan, bahwa ada 4 nama cawapres yang dikantongi. Yakni dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa. Siapa yang dipilih, akan menunggu semua ketua umum partai di KIM berkumpul.
Baru Partai Gelora, yang secara terang-terangan menjadikan Gibran yang juga putra Presiden Jokowi itu, sebagai cawapres. Sementara di KIM, seperti PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar usulkan Airlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Ihza Mahendra, dan Partai Demokrat mengusulkan Khofifah Indar Parawansa.
"Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin," katanya.
Salah satu alasan yang menurut Anis cukup meyakinkan pihaknya mendukung Gibran, adalah rekonsoliasi yang telah berjalan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Selanjutnya, Gibran juga dianggap menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Faktor terakhir mendukung Gibran, adalah perpaduan generasi tua dan muda. Karena Gibran cawapres termuda.
"Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024," kata eks Presiden PKS itu.
Anis menolak anggapan, dengan mendukung Gibran maka Gelora mendukung politik dinasti. Menurutnya, dalam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat.
Dia mencontohkan bagaimana Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Puan Maharani. Dimana mereka dianggap sebagai kelanjutan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri.
"AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja," jelasnya.
Sehingga menurutnya, tidak ada yang namanya politik dinasti dalam sistem demokrasi pemilu. Semua tergantung dari rakyat, apakah sosok itu bisa diterima atau tidak.
"Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas," katanya.
Lanjut Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu, tidak boleh ada diskriminasi untuk menjadi pemimpin. Apalagi menghilangkan hak-hak generasi muda dalam proses pemilihan atau election.
"Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin," tegasnya.
Dalam sejarah Islam, menurutnya juga banyak memunculkan anak muda. Seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki.
"Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40," tandasnya.
