Puan Bantah Adian soal Jokowi Minta Perpanjang Jabatan Presiden 3 Periode

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani buka suara soal rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) konflik dengan ketua umumnya, yakni Megawati Soekarnoputri. Adapun konflik itu bermuka ketika Jokowi tak mendapat restu dari PDIP untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden.

Rais Aam PBNU Kenang Kenal Prabowo Sejak 1996, Doakan Sukses Jalankan Pemerintahan

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5x2 sama dengan 10 tahun," kata Puan Maharani kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2023.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani

Photo :
  • VIVA/Nur Faishal
Pengakuan Prabowo Dibantu Jokowi Persiapkan Diri Jelang Pelantikan Presiden Bulan Oktober

Puan merasa heran soal adanya keinginan dari sejumlah pihak mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode. Menurutnya, hal tersebut tidak memungkinkan.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ucapnya.

Deretan Negara Asia Tenggara yang Berbentuk Republik

Puan juga membantah soal Presiden Jokowi yang diisukan meminta perpanjangan kepada Megawati. "Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," pungkasnya.

Politikus PDIP Adian Napitupulu.

Photo :
  • YouTube tvOne

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkap awal mula perseteruan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga dengan PDIP.

Adian menyebut, PDIP tak merestui permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, Kami tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Oktober 2023.

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan itu karena tak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP, klaim Adian, ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya