Bicara Ekonomi Kerakyatan, Anies: Kalau Panggil Investor, yang Kecil Pelan-pelan Tergeser
- VIVA/Zendy Pradana
Jakarta – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan turut berbicara soal konsep ekonomi yang merakyat. Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri acara pertemuan dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) pada Selasa 7 November 2023.
Menurutnya, ekonomi kerakyatan itu bisa dilakukan jika mengacu pada kebijakan yang mampu diterjemahkan oleh masyarakat Indonesia.
"Ekonomi kerakyatan itu konsep yang kompleks. Harus diterjemahkan dalam sebuah mantra sederhana, mantra sederhana ini sebutan ini yang kemudian nanti dituangkan dalam kebijakan," ujar Anies kepada wartawan, dikutip Rabu, 8 November 2023.
Anies Baswedan
- VIVA/Cahyo Edi
Menurutnya, ekonomi kerakyatan itu bisa dilakukan lewat kebijakan yang membikin besar yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.
"Dalam bentuk kebijakan itu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ketika kalimat ini dipegang, pengambil kebijakan itu akan berpegang kebijakan, 'saya membesarkan yang besar, apa membesarkan yang kecil?" ucap Anies.
"Kalau membesarkan yang besar, sudah salah. Kalau dia membesarkan yang kecil, dia benar. Kalau tidak ada untuk itu, bergerak tanpa arah," imbuhnya.
Setelah itu, Anies memberikan contoh terkait dengan rencana sebuah renovasi sebuah pasar. Sebab, rencana renovasi itu hanya melibatkan investor, kata Anies, maka pedagang dan elemen yang ada di pasar akan semakin lemah posisinya.
"Misalnya, pasar mau direnovasi, panggil investor, nggak usah ngeluarin biaya, kira-kira yang besar siapa? Investor, yang kecil malah pelan-pelan tergeser dan hilang," kata dia.
Anies Baswedan
- VIVA/Cahyo Edi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan tidak semua pemangku kebijakan memahami konsep ekonomi kerakyatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang sehat.
"Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Nah ini soal cara ini, memegang kewenangan bukan berarti mengetahui permasalahan. Negara memang pegang tanda tangan tapi pengetahuannya dari mana, ada pada pelaku, ada peneliti, ada pada badan-badan yang mengelola," jelas Anies.
Lebih lanjut, Anies menilai juga perlu adanya inisiatif dari negara atau pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
"Jadi negara duduk mendengarkan, dan salah satu sumber yang harus didengarkan untuk memperbaiki ekosistem adalah IKAPPI itu yang harus didengarkan," papar dia.
