Anies Geram Acara ‘Desak Anies’ di Taman Budaya NTB Dibatalkan, Begini Penjelasan Pengelola
- istimewa
Mataram – Calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan lakukan safari politik kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada sejumlah agenda Anies di Lombok seperti salah satunya mengunjungi Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Lombok Barat hingga menemui ribuan relawan di GOR Mataram.
Namun, ada insiden saat Anies gelar agenda ‘Desak Anies’. Acara itu jadi polemik karena awalnya akan digelar di Taman Budaya NTB, Kota Mataram mendadak dibatalkan lantaran tak diberi izin pihak pengelola Taman Budaya.
Pun, acara kemudian dipindahkan di Amanah Food Court yang lokasinya tak jauh dari Taman Budaya.
Kepala Taman Budaya NTB, Sabarudin, menjelaskan acara 'Desak Anies' belum ada izin. Menurut dia, panitia acara hanya mengirim surat izin dalam bentuk pdf ke KTU Taman Budaya. Surat tersebut tanpa tebusan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan Pj Gubernur NTB.
“Siapa yang membatalkan. Kan itu tidak ada izin. Kami kan juga tidak tahu mereka bikin acara di sini. Mereka sudah buat brosurnya baru mengirim surat lewat pdf melalui KTU saya,” kata Sabarudin saat dihubungi pada Rabu, 20 Desember 2023.
Anies Baswedan kampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat
- Satria Zulfikar (Mataram)
Dia bilang pihaknya tak dapat surat dan belum tahu terkait kegiatan Anies. "Tiba-tiba karena itu surat dikirimkan ke kami, kami bertanya ke dinas apa ada surat ini ke dinas, di dinas pun tidak ada suratnya,” tutur Sabarudin.
Ia juga menyampaikan belum ada izin yang keluar dari Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Kondisi itu menurutnya yang membuat pihak Taman Budaya belum berani mengizinkan acara ‘Desak Anies’ digelar di sana.
“Kemudian, arahan dari Pak Kadis melalui WA-nya karena beliau rapat, ya kami tidak boleh karena ini instansi pemerintah," jelasnya.
"Tidak ada izin dari Pj Gubernur. Itu saja informasinya. Tidak ada izin kami tidak berani,” ujarnya.
Sabarudin pun mengatakan belum tahu mekanisme penggunaan Taman Budaya. Namun, kata dia, untuk acara berbau politik, mestinya ada izin dari Pj Gubernur dan Kepala Dikbud NTB.
“Kita enggak tahu mekanismenya gimana karena kan mereka mau pakai Taman Budaya mau kampanye, tidak boleh. Kita kan instansi pemerintah disuruh netral. Kita UPT Dikbud di level paling bawah di bawah Kabid Kebudayaan,” katanya.
Kemudian, ia menuturkan belum mengetahui surat permohonan izin diajukan oleh panitia ke Pj Gubernur NTB. Dia lalu mengkonfirmasi Kepala Dikbud, yang selanjutnya dijawab agar tak menggunakan Taman Budaya.
“Kami tidak tahu apakah sudah dikirim apa belum di sana (Pj Gubernur) karena kami hanya kirim lewat Pdf sehingga kami kan mau bertanya surat ditujukan ke Pj Gubernur cq Kepala Dinas, sementara kok kami yang terima,” ujar Sabar.
Lebih lanjut, dia mengatakan sudah dapat pengarahan agar fasilitas pemerintah seperti Taman Budaya tak digunakan untuk lokasi kampanye.
“Kita sudah dapat pengarahan dari KPU, Bawaslu sama Polda di sini. Kita lihat aturannya instansi pemerintah tidak boleh, ASN tidak boleh memihak. Sudah jelas. Itu sepengetahuan kami,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyampaikan tidak ada pengusiran saat acara ‘Desak Anies’. Sebab, panitia memindahkan lokasi acara begitu mengetahui Taman Budaya NTB tak dapat digunakan.
“Tidak ada pengusiran mereka tidak jadi ke sini. Kami kaget kok sudah ada brosur yang beredar sementara izinnya aja belum ada," tuturnya.
Dia mengibaratkan hal itu seperti orang main bola dulu baru izin pakai lapangan.
"Orang main bola dulu baru izin lapangan bola kan gak bisa. Sudah nulis disebarkan kita mau adain di lapangan ini, tapi belum izin gimana terus,” katanya.
Dia pun jelaskan, saat masyarakat datang ke Taman Budaya untuk mengikuti acara Anies, petugas Taman Budaya mengarahkan dan beritahu tak ada acara Anies di Taman Budaya.
“Ada yang datang, dipikir acara Anies di sini, kita arahkan ini tidak di sini. Mereka pergi mencari tempatnya, ditanya di mana kami tidak tahu. Lumayan yang datang kita arahkan. Bukan kami menolak, itu salah,” ujar dia.
Sebelumnya, Anies mengingatkan agar aparat ASN bisa bersikap netral. Anies meminta agar ASN tak mengistimewakan calon lain dan mendiskriminasi calon lainnya.
“Saya ingin mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), agar bersikap netral, dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg,” ujar Anies di ‘Desak Anies’ Mataram.
Anies bilang pihaknya sering dipersulit di menit-menit terakhir saat acara akan digelar. Itu terjadi sering sekali.
“Kami rasakan bukan hanya sekali. Sudah berkali-kali. Last minute, izin dibatalkan secara sepihak,” ujar dia.
