Blak-blakan, Jokowi Akui Bahas Pilpres dengan Prabowo, Airlangga dan Zulhas
- Dok Prabowo
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai melakukan pertemuan makan malam dengan calon Presiden, Prabowo Subianto di sebuah restoran wilayah Jakarta Pusat pada Jumat malam, 5 Januari 2024.
Selain itu, Jokowi juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu, 6 Januari 2024. Setelah itu, Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Minggu, 7 Januari 2024.
“Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan,” kata Jokowi pada Senin, 8 Januari 2024.
Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo
- Dokumentasi Kemhan
Namun, Jokowi menanggapi adanya dugaan tidak netral karena bertemu dengan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo. Padahal, Prabowo saat ini menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sebagai Menteri Pertahanan.
“Wong ketemu malam hari, ketemu hari libur kan dan makan juga,” ujarnya.
Kata Jokowi, dalam pertemuan dengan Prabowo, Airlangga dan Zulhas itu membahas pemerintahan hingga Pemilu Presiden 2024. Diketahui, Airlangga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian dan Zulhas sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makan malam bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024. Keduanya makan malam bersama di sebuah restoran di Jakarta Pusat.
Presiden Jokowi makam malam bersama Capres Prabowo Subianto
- Dok Prabowo
Pertemuan tersebut pun dikonfirmasi kebenarannya oleh Koordinator staf khusus presiden, Ari Dwipayana. Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang rileks dan ingin mencoba makanan di salah satu rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
"Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bp Prabowo Subianto," kata Ari kepada wartawan, Jumat, 5 Januari 2024.
Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah
Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK)
