Janji Anies Bakal Perjelas Nasib Guru Honorer hingga 1,6 Juta Guru yang Belum Tersertifikasi
- Tangkapan layar.
Jakarta – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan ada jutaan guru yang belum tersertifikasi. Padahal, kata dia, pendidik itu menjadi kunci ketika berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal itu disampaikan Anies dalam debat kelima calon Presiden yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Centet (JCC) Senayan, Jakarta pada Minggu malam, 4 Februari 2024.
“Masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribuan guru honorer belum diangkat menjadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi,” kata Anies.
Menurut dia, pemerintah harus bertanggungjawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar bisa konsentrasi mendidik anak-anak. Maka, kata dia, prinsip itu yang harus dipegang oleh seluruh penanggungjawab kebijakan di seluruh Indonesia.
Anies Baswedan, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
“Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya atas pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggungjawab sudah mendapatkan penghasilan yg adil, penghasilan yang setara,” ujar mantan Menteri Pendidikan ini.
Oleh karenanya, Anies akan mengerjakan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu honorer menjadi guru P3K, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak ketenagapendidikan.
“Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” jelas dia.
Anies Baswedan, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Kemudian, kata dia, penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasi.
“Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar,” pungkasnya.
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas, Pengamat: Wajar Kalau Megawati Sangat Marah
Dengan sikap PDIP itu, Jokowi dinilai sudah tak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang moncong putih tersebut.
