- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mempertanyakan, rencana pemerintah menambah utusan khusus ke luar negeri. Sebab, terkesan para Dubes bahkan Menlu jadi tidak ada peranan.
"Beberapa hari lalu saya dengar Presiden akan menambah utusan khusus. Apa sudah dipertimbangkan, sampai dengan sekarang kita belum tahu manfaat utusan khusus," ujar Malik dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kabinet di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin 27 Februari 2012.
Malik menambahkan, meski kedudukan utusan khusus bersifat ad hoc, namun sebenarnya pemerintah tidak perlu memperbanyak. "Berapa jumlah utusan khusus sekarang, kenapa seolah-olah Dubes dan Menlu tidak memiliki fungsi," kata Malik.
Oleh karena itu, menurut Malik, harus diperjelas peran dan fungsi utusan khusus tersebut. "Apa tidak overlap dengan tugas Menlu dan Dubes? Secara undang-undang apa dibolehkan? Anggaran dari mana?" kata Malik.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam menjelaskan, bahwa utusan khusus itu merupakan kewenangan presiden. "Memang sesuai dengan undang-undang, presiden punya diskresi untuk itu," kata Dipo.
Meski tak meragukan kemampuan para Dubes. Menurut Dipo, sebab utusan khusus dipilih orang yang sudah punya hubungan sejak lama dengan negara bersangkutan.
"Ada Dubes, saya tidak mengatakan tidak mampu, tapi relasi lama akan berjalan baik dijalankan oleh mereka yang merupakan utusan presiden," kata Dipo.
Dipo menjelaskan misalnya untuk urusan Timur Tengah, Alwi Shihab ditunjuk sebagai utusan khusus karena mempunyai kedekatan hubungan dan kemampuan untuk itu. Begitu juga dengan utusan-utusan khusus lainnya. "Karena track record mereka ada," kata Dipo.
Keberadaan utusan khusus itu pun, menurut Dipo, mengikuti masa jabatan presiden. "Itu tergantung presiden, biasanya akan berakhir setelah presiden berakhir," kata Dipo.
Dipo menolak anggapan banyaknya utusan khususbisa menyebabkan pemborosan anggaran. "Tidak, kecil lah itu dilihat dari efektivitasnya dan hasil masukan-masukan yang diberikan ke presiden, jangan dinilai dengan rupiah. Masalah-masalah banyak yang selelsai dengan baik nasional dan internasional," kata Dipo.
Dipo menegaskan bahwa keberadaan utusan khusus bukan karena ketidakpercayaan kepada kementrian dan lembaga? "Tidak benar, itu semua orang punya track record untuk masalah lobi internasional atau dalam negeri dan pengalaman dia," kata Dipo. (umi)
Kepala BMKG minta Siagakan Pemantau Sungai dan Banjir Lahar Susulan di Sumbar
BMKG meminta untuk menyiagakan petugas pemantau aliran sungai yang berhubungan dengan Gunung Marapi sebagai langkah antisipasi banjir lahar dan hujan susulan.
