Sumber :
- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengkritik partai yang mewajibkan kadernya yang jadi menteri mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2014 mendatang. Sebab, kata Pram, sebenarnya sudah ada aturan main yang jelas bahwa siapapun yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak boleh rangkap jabatan serta tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk mendulang suara.
"Apalagi ini jabatan menteri yang cukup terhormat. Ini juga jadi kritik pemerintah kita bahwa secara khusus SBY harus mengatur itu. Dan harusnya menteri itu menyelesaikan tanggungjawabnya. Bukan kemudian katakanlah karena ada kesempatan, berlomba-lomba untuk jadi anggota legislatif," kata Pramono di Gedung DPR, Selasa 9 April 2013.
Dengan jabatan menteri yang memiliki tanggungjawab membawahi seluruh kementerian di seluruh pelosok daerah, kata Pram, sebenarnya tidak memiliki waktu yang cukup. Apalagi, harus mempersiapkan diri menjadi caleg.
Apalagi, Pram melanjutkan, jika menteri tersebut menggunakan infrastruktur kementeriannya untuk memenangkan dirinya di pemilu. "Menjadi tidak adil saat menteri menggunakan infrastruktur yang dimiliki, program-program yang dia miliki untuk memenangkan dirinya. Ini kan jauh tidak adil, sehingga
fairness
dalam demokrasi tidak terjadi," ujar dia.
Oleh karena itu, kata Pram, maka KPU harus mengatur hal ini. "Sebenarnya KPU tidak hanya harus mengatur tapi siapapun yang sudah dapat tanggungjawab harusnya ada rasa malu," ujar dia.
Baca Juga :
Pernyataan Sinis Pelatih Uzbekistan soal Suporter Timnas Indonesia U-23 Jelang Semifinal Piala Asia
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
