- Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jilid II. Pengamat politik dari Renaissance Political Research and Study (RePORT) Khikmawanto mempertanyakan apa alasan reshuffle. Menurut dia, publik perlu tahu alasan Presiden Jokowi melakukan itu.
"Apa karena kepastian PAN dan Golkar dukung pemerintah? Kalau alasan ini sangat bahaya sekali. Memang politik transaksional tidak bisa dihindari. Dan hadiah kursi buat partai yang mendukung adalah hal yang wajar," ujar Khikmawanto, kepada VIVA.co.id, Senin, 25 Juli 2016.
Walau ada dua partai baru pendukung pemerintah, menurutnya tidak bisa dibenarkan juga kalau itu dijadikan dasar oleh Presiden dalam merombak kabinetnya. "Tapi reshuffle karena kinerja dan prestasi buruk jadi dasar reshuffle kita sepakat," ujarnya menambahkan.
Namun,kalau Presiden Jokowi tiba-tiba melakukan reshuffle tanpa ada semacam rapor dari kinerja para menteri selama 2 tahun ini, ia memaklumi kalau ada anggapan terjadi transaksi politik di dalam kebijakan ini.
"Agar masyarakat tidak curiga, harusnya Pak Presiden memberikan evaluasi terlebih dahulu mana pos-pos kementerian yang kinerjanya buruk, mana pos-pos kementerian yang koordinasinya lemah," ujarnya menjelaskan.
Dengan begitu, publik bisa memahami kenapa reshuffle dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebab, lanjutnya, pembangunan tetap harus berkelanjutan. Dengan begitu, kalau nantinya ada pergantian atau reshuffle maka penerusnya akan melanjutkan.
"Hanya saja perlu adanya pergantian untuk mempercepat pembangunan bukan karena tekanan parpol yang baru gabung pemerintah," katanya.
Sebelumnya, kabar reshuffle makin kuat setelah beredar pesan singkat atas nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang meminta agar seluruh menteri tidak melakukan dinas luar kota dari tanggal 26-29 Juli 2016.
Berikut isi pesan tersebut.
Ijin menyampaikan arahan Mensesneg
Yth. ADC/Protokol Menteri Kabiner Kerja.
Mohon bantuan menyampaikan pesan dari Mensesneg kepada Menteri masing-masing.
Bapak Ibu Kabinet Kerja yth,
Menindak lanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.
Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.
Pratikno
