- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA.co.id - Presiden Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, makan siang di Istana Merdeka, Selasa, 29 November 2016. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah mengenai sistem pemerintahan.
"Yang pertama yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan RUU Pemilu. Yang kedua, yang berkaitan dengan memperkuat sistem presidensial," kata Jokowi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
Sistem presidensial yang diterapkan Indonesia saat ini memang banyak yang mengkritik. Sebab, kekuasaan seorang presiden menjadi tidak mutlak. Terkadang tersandera oleh kepentingan partai politik dan parlemen.
Situasi itu diakui Muhaimin. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku sudah memberi tahu Jokowi bahwa saat ini berlangsung pertemuan alim ulama untuk membahas konstitusi dan juga persoalan sistem presidensial.
"Ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita secara lebih dewasa karena perjalanannya cukup lama 20 tahun, salah satunya adalah mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer," kata Cak Imin.
Menurut Muhaimin, banyak contoh kasus yang sebenarnya justru memperlemah sistem presidensial tersebut.
"Salah satunya mengangkat kepala BIN (Badan Intelijen Negara) apa perlu ke DPR, dan banyak hal, duta besar apakah perlu ke DPR, dan seterusnya," katanya.
Muhaimin berpendapat, presidensial mencerminkan sistem demokrasi yang dilaksanakan saat ini. Sehingga, alim ulama juga ikut membahasnya dalam suatu pertemuan yang digelar oleh PKB.
"Ini penguatan presidensial yang telah dibahas para kiai para ulama untuk menyempurnakan sistem demokrasi," katanya.
Jokowi Tunjuk Juri Ardiantoro dan Grace Natalie jadi Stafsus Presiden
Presiden Joko Widodo memberikan penugasan kepada Juri Ardiantoro dan Grace Natalie sebagai menjad Staf Khusus. Penugasan itu mulai berlaku pada hari ini Rabu 15 Mei 2024.
