Sumber :
- the-afc.com
VIVA.co.id
- Persipura Jayapura cemas dengan proses penyelidikan yang dilakukan AFC terkait batalnya laga kontra Pahang dalam lanjutan AFC Cup. Mereka khawatir akan dijatuhi sanksi kalah walkover dari Pahang oleh AFC.
Sekretaris Persipura, Rocky Bebena, membenarkan ada peluang timnya dinyatakan kalah walkover karena insiden yang terjadi beberapa hari lalu.
Namun, Rocky enggan berspekulasi lebih jauh. Hingga sekarang, Rocky beserta jajaran manajemen Mutiara Hitam masih menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh AFC terkait batalnya laga kontra Pahang.
"Sesuai hasil pertemuan dengan pengawas pertandingan, mereka menyarankan agar menunggu keputusan AFC hingga Rabu 27 Mei 2015 besok. Manajer Pahang dan Persipura pun sudah sepakat. Kasus ini masih diselidiki," kata Rocky usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR di kantor DPR/MPR, Selasa malam, 26 Mei 2015.
Sebenarnya, ia mengaku, tak tahu pasti kapan AFC akan mengambil keputusan karena masalah ini harus dibahas di Komisi Disiplin. "Jadi, kami masih harus menunggu," kata dia.
Batalnya pertandingan Persipura kontra Pahang di babak 16 besar AFC Cup bermula dari penahanan tiga pemain asing tim tamu di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 25 Mei 2015 dini hari WIB. Ketiga pemain tersebut tak bisa masuk ke wilayah Indonesia karena tak mengantongi visa on arrival (VOA).
Setelah lama menunggu, pihak Pahang akhirnya memutuskan untuk pulang ke Malaysia karena tak mendapat kejelasan sama sekali. Mereka pun kecewa dengan pelayanan PSSI dan Persipura.
CEO Pahang, Fahrizal Hasan, sudah angkat bicara soal kasus ini. Jika sesuai regulasi, diungkapkan Fahrizal, seharusnya Pahang menang WO.
"Sekarang mau ngomong apa kalau keputusannya sesuai regulasi. Pahit atau manis harus dihadapi. Tak mungkin menarik kesalahan yang sudah dibuat," ucap Rocky.
Baca Juga :
Kisah Pahit Rio Haryanto di F1
"Kami sudah keluarkan kok rekomendasinya. Kami kaget juga masalah ini bisa terjadi. Coba tanya BOPI, ada buktinya. Ini fitnah besar. Jangan semua masalah yang muncul, Kemenpora yang dituduh. Ini kan masalah imigrasi," ucap Imam.
Halaman Selanjutnya