- ANTARA/FAJAR SATRIYO
VIVA Bola – Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Ferry Paulus akan mengevaluasi kembali kapasitas kehadiran suporter tandang usai masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berakhir.
Sebelumnya PT LIB mengeluarkan kebijakan untuk melarang kehadiran suporter tandang untuk Liga 1 musim 2023/2024.
"Jadi 50 persen pembatasannya (kehadiran suporter) itu setelah pada fase kampanye. Nanti kita evaluasi lagi kapasitas suporter tandang," kata Ferry Paulus usai menghadiri peluncuran dan konferensi pers BRI Liga 1 musim 2023/2024 di taman Aviary BRI, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.
Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus.
- VIVA/Zulfikar Husein
Ferry Paulus juga mengungkapkan bahwa di putaran pertama Liga 1 musim 2023/2024 dapat diisi suporter tuan rumah dengan persentase kapasitas 100 persen atau penuh untuk setiap stadion.
"100 persen (kehadiran) itu semuanya bisa untuk semua laga (Liga 1). Tetapi yang 100 persen (kehadiran) tetap untuk tim tuan rumah," ungkap Ferry Paulus.
Mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu juga mengatakan kesepakatan kehadiran suporter telah jauh-jauh hari disepakati oleh semua klub peserta Liga 1, selain itu surat izin dari POLRI untuk kehadiran suporter tuan rumah saja.
"Klub sudah paham bahwa kesepakatan untuk tidak menghadirkan suporter tim tamu sudah jauh-jauh hari sudah kami sepakati. Apalagi dalam surat izin (keamanan POLRI) yang keluar nantinya itu hanya satu suporter (tuan rumah)" kata Ferry Paulus.
Liga 1 dijadwalkan akan mulai bergulir pada 1 Juli mendatang. Dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali, Sabtu pukul 15.00 WIB.
Sebelumnya jadwal pertandingan pembukaan Liga 1 bakal mempertemukan Persija Jakarta melawan juara bertahan PSM Makassar namun terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dari PT LIB, sehingga duel antara Macan Kemayoran dengan Juku Eja diubah menjadi Minggu 2 Juli 2023. (Ant)
Bawaslu Sebut Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada di Sumbar Tinggi
Bawaslu mengungkapkan adanya peningkatan signifikan angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada di Sumatra Barat dibanding Pemilu Legislatif.
