Pemerintah Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

"Ketika itu di (bawah) pemerintah, jadi rawan, karena pemerintah sendiri kan data controller dan data processor. Mereka kan mengumpulkan data, semua kementerian mengumpulkan data kita. Ketika terjadi data breach (kebobolan data), mereka akan laporan ke diri sendiri? Atau menangani diri sendiri? Kan tidak mungkin," jelas Wahyudi.

Selain itu, Wahyudi juga menekankan pentingnya pendefinisian data pribadi untuk menghindari terjadinya ekses dari pelaksanaan UU PDP setelah disahkan nanti. Tumpang tindih dan penafsiran berbeda akan apa yang dimaksud dengan data pribadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral harus segera diselaraskan. Ia tak mau undang-undang tersebut menjadi pasal karet yang bisa menjerat pihak-pihak yang tidak sepatutnya diadili.

"Nah ini proses harmonisasinya yang harus lebih ketat agar kekhawatiran soal ekses-ekses, penafsiran secara lentur itu tidak terjadi. Bagaimana di dalam perumusan materinya benar-benar memenuhi prinsip lex certa ( hukum pidana harus jelas) , lex stricta (hukum harus dimaknai secara rigid) tidak mudah ditafsirkan secara semena-mena," pungkasnya.