Kartu Pra Kerja Jokowi: Menggaji Pengangguran, Akankah Tepat Sasaran?

Kartu Pra Kerja yang diwacanakan calon presiden petahana Joko Widodo akan sulit untuk diawasi penggunaannya dan efektivitasnya, ujar Triyono, Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Presiden Joko Widodo mewacanakan distribusi Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, jika ia terpilih menjadi presiden lagi.

Ia berujar pemegang kartu akan diberi pelatihan untuk mempersiapkan diri di dunia kerja dan tunjangan dalam kurun waktu tertentu.

Penerimanya, ujar Jokowi, akan dibatasi kuota.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma`ruf Amin, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial.

Program ini, ujarnya, akan menyasar dua golongan, yaitu pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi yang belum bekerja.

Arya mengatakan pelatihan keterampilan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, di mana dalam proses itu peserta akan diberi tunjangan. Untuk mantan pekerja yang kena PHK, mereka akan tetap diberi tunjangan maksimal tiga bulan setelah proses pelatihan selesai.