- Angkatan Udara AS
VIVA Tekno – Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat (US Space Force) ingin menempatkan satelit mata-mata 'Silent Barker' barunya pada orbit geosinkron di atas Bumi pada musim panas ini.
AS mengaku mengirim satelit mata-mata untuk membantu jaringan padat sensor berbasis darat memantau aktivitas musuh di luar angkasa.
Program 'kesadaran situasional' yang diklasifikasikan dimulai sebagai kolaborasi antara Komando Ruang Angkasa Angkatan Udara (Air Force Space Command) dengan Badan Pengintaian Nasional (National Reconnaissance Office/NRO) – badan intelijen yang berada di bawah Departemen Pertahanan (Pentagon).
Konstelasi tersebut akan memberi Pentagon kemampuan untuk mencari, mendeteksi, dan melacak objek dari luar angkasa untuk deteksi ancaman tepat waktu, menurut NRO yang dikutip dari situs Sputnik Globe, Senin, 12 Juni 2023.
Pengelompokkan ini juga diharapkan secara dramatis dapat meningkatkan kemampuan Angkatan Luar Angkasa untuk melacak satelit musuh yang bermanuver di sekitar atau di dekat pesawat AS, sehingga memungkinkan Pentagon untuk benar-benar mencari tahu apa yang terjadi di luar angkasa dengan presisi baru.
Perkembangan tersebut terjadi di tengah rencana militer AS yang kontroversial dan dinyatakan secara terbuka untuk mengubah luar angkasa sebagai wilayah perang.
Menurut Eismont, Rusia dan China berupaya mengendalikan militerisasi ruang angkasa sejak 2008. Jadi ini agak mengkhawatirkan tetapi tidak terduga.
“Ini tidak diragukan lagi sebagai upaya militerisasi karena peralihan ke tugas-tugas yang terpisah dari yang dituntut oleh sains atau ekonomi nasional cukup jelas terlihat di sini,” kata fisikawan ruang angkasa veteran itu.
Bendera Angkatan Luar Angkasa AS (US Space Force).
- The Drive
Dia tidak bisa mengatakan bahwa perkembangan ini membawa ancaman nyata dan bencana, tetapi secara psikologis tentu saja tidak menyenangkan karena dalam semua tugas yang berkaitan dengan luar angkasa, sampai saat ini ada kerja sama yang cukup terlihat.
Misalnya, kolaborasi yang bermanfaat antara Moskow dan Washington DC dalam masalah penting pemantauan puing-puing dan sampah luar angkasa.
Mengingat bahwa praktik menggunakan satelit yang dilengkapi radar khusus untuk memantau satelit lain sudah ada sejak 1960-an dan awal era ruang angkasa, peneliti mengatakan pesawat ruang angkasa baru yang akan ditempatkan di orbit harus memenuhi beberapa hal untuk kemampuan yang sudah dimilikinya selama satu dekade lalu.
Tapi itu juga pertanda bahwa kepercayaan antara kekuatan luar angkasa menurun, kata Eismont. Jika berbicara tentang pesawat ruang angkasa bersenjata, ini dilarang berdasarkan perjanjian yang ada.
Adapun sistem anti-satelit, ini telah diteliti oleh sebagian besar kekuatan luar angkasa selama beberapa dekade, dengan AS, Rusia, China, dan India diketahui telah mengujinya, meskipun sangat jarang dan sangat hati-hati, untuk menghindari terciptanya lebih banyak puing ruang angkasa.
Untuk saat ini, kata Eismont, prioritas Rusia dan China dalam menanggapi penempatan AS harus difokuskan untuk menjaga keseimbangan dengan Washington DC.
Bendera AS, Rusia, dan China.
- Veterok
"Ruang angkasa milik semua orang, bukan hanya orang Amerika. Tapi sayangnya, belum ada langkah yang diambil oleh negara-negara yang terlibat dalam aktivitas luar angkasa untuk menyelesaikan potensi konsekuensi yang tidak menyenangkan," jelas Eismont.
Pada 2008, Rusia dan Cina memperkenalkan Proposed Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) Treaty, sebuah draf perjanjian kontrol senjata komprehensif yang dirancang untuk melarang penyebaran persenjataan, pesawat anti-satelit, dan teknologi ruang angkasa lainnya yang digunakan untuk tujuan militer di luar angkasa.
Keduanya telah berulang kali kembali ke draf perjanjian di tahun-tahun berikutnya sebagai titik awal untuk negosiasi dengan AS.
Namun, pemerintah di Washington berturut-turut telah menolak perjanjian itu, mencirikannya sebagai taktik diplomatik yang dirancang untuk memungkinkan Rusia dan China mendapatkan keuntungan militer atas AS.
Pada 2017, Komando Luar Angkasa Angkatan Udara AS secara resmi mencirikan ruang angkasa sebagai ranah perang seperti udara, darat, dunia maya, dan maritim.
Kemudian, pada 2019, Pemerintahan Presiden Donald Trump mendirikan US Space Force sebagai cabang terpisah dari militer AS, melengkapinya dengan lebih dari 8.400 personel, 77 pesawat ruang angkasa dan satelit, dan anggaran lebih dari US$26,3 miliar pada FY2023.
