- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk pekerja publik telah dimulai dan diharapkan selesai pada Mei mendatang. Kelompok masyarakat ini masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua lantaran termasuk kelompok yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi.
Tingginya interaksi dan mobilitas ini memberi dampak akan kerentanan kelompok ini untuk terpapar virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Menurut Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Prof Hindra Irawan Satari, prioritas pada pekerja publik memiliki alasan kuat.
"Apabila mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka laju penyebaran virus dapat diturunkan. Sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan," ujar Hindra yang akrab dipanggil Hinki, dikutip dari keterangan pers Kemenkes, Jumat 19 Februari 2020.
Lantas, siapa sajakah kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua tersebut?
Pedagang
Di program vaksinasi tahap kedua, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen. Vaksinasi bagi pedagang pasar ini melalui dua tahap.
Pada tahap pertama (17-21 Februari 2021), sebanyak 9.729 pedagang yang divaksin. Sedangkan tahap kedua sebanyak 2.267 pedagang yang disuntik vaksin pada 22-24 Februari. Totalnya 11.996 orang dalamg 6 hari. Sedangkan khusus di DKI Jakarta tercatat 55.000 pedagang yang akan divaksinasi.
Guru
Guru diharuskan mendapat vaksin itu. Ini tujuannya guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online atau virtual dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.
Pekerja Keamanan publik
Kelompok lain yang menjadi prioritas berikutnya, adalah TNI, Polri, serta kelompok pekerja keamanan. Mereka dianggap berperan penting dalam membantu meningatkan proses tracing (penelusuran kontak) sehingga dapat menentukan langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.
Pekerja transportasi publik
Kelompok lainnya adalah pekerja transportasi publik yang terdiri dari antara lain pekerja tiket dan masinis kereta api, supir dan kernet bus, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, supir taksi, dan juga ojek online.
Lansia
Menanggapi lansia di atas 60 tahun yang juga mendapatkan hak untuk vaksinasi COVID-19 padahal sebelumnya tidak dimasukkan kriteria yang layak mendapat vaksin, Prof Hinki mengatakan data keamanan dan efikasi bagi lansia sudah disampaikan oleh produsen kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Atas dasar inilah, BPOM segera menerbitkan surat izin penggunaan darurat (EUA) untuk lansia. Sebelumnya hasil penelitian itu belum selesai diolah sehingga EUA belum diberikan," ujarnya.
