Menakar Peluang Jokowi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jokowi meluncurkan Kartu Sakti
Program janji Jokowi untuk lanjut periode kedua juga jadi sorotan. Tiga ‘kartu sakti’ yaitu Kartu Prakerja, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah yang disodorkan Jokowi dinilai tak menjawab 'kegagalan' era Jokowi di periode pertama. Sebab, di periode kedua ini, Jokowi sebagai petahana seharusnya sudah membuktikan dengan hasil di sektor ekonomi. Pembangunan sektor infrastruktur dinilai bukan jawaban terkait kesulitan ekonomi rakyat.
"Tiga kartu sakti itu blunder menurut saya. Waktu Jokowi luncurkan KIP, KIS itu pas 2014 bagus jual harapan karena belum tahu Jokowi. Lah, ini tiga kartu sakti muncul dijanjikan saat berkuasa kayak Kartu Sembako Murah berarti akuin harga sembako memang mahal dong," ujar Hendri Satrio.
Kritik serupa juga disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anggota BPN, Ferdinand Hutahean menyindir banyak janji Jokowi yang tak ditepati di periode pertama. Pembangunan infrastruktur bukanlah program yang dijanjikan Jokowi. Ia mengkritisi janji pertumbuhan ekonomi sampai meningkatkan ekspor gagal ditepati Jokowi.
"Bagaimana mau maju lagi di periode kedua. Kalau yang periode pertama aja masih banyak bolong-bolong janjinya. Banyak janji manis itu kekurangan Jokowi menurut saya," tutur Ferdinand.
Direktur Eksekutif Media Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, catatan lain yang bisa membuat elektabilitas Jokowi tergerus adalah sejumlah elite partai koalisi yang tersandung kasus hukum dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Rangkaian operasi tangkap tangan yang mencokok elite parpol pendukung Jokowi ikut menjadi faktor pembeda.
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy kena OTT KPK terkait kasus suap
Rico menekankan hal ini merujuk survei terbaru Median yang menyatakan selisih antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi hanya 7,7 persen. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 47,2 persen, dan Prabowo-Sandi 39,5 persen. Artinya, secara perlahan Prabowo-Sandi sudah bisa mengejar. Sebaliknya, Jokowi-Ma'ruf stagnan yang salah satunya disertai faktor OTT terhadap elite partai pendukungnya.
