- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Zonasi ala Kemendikbud diterjemahkan beda-beda di lapangan oleh dinas-dinas pendidikan. Korbannya adalah masyarakat dan peserta didik. “Bahkan sistemnya katanya online tapi tetep harus ngantri sampe nginep-nginep. Model sistem apa ini?” kata Ubaid.
Antrean panjang untuk mendaftar pun dikeluhkan sejumlah orangtua calon siswa. Melani, warga Depok, misalnya. “Kalau SMP kan kita bisa upload dan daftar dirumah ya. Kalau ini menurut saya repot musti ke sekolah, apalagi ngantri panjang,” ujarnya.
Suasana pendaftaran sekolah dengan sistem zonasi
Gayatri, warga Depok lainnya, mengungkapkan hal senada. “Sebenernya enakan kaya dulu, online dari rumah, kok dibikin susah ya padahal teknologi udah maju,” katanya.
Melani mendukung sistem zonasi dengan tujuan untuk menghilangkan label sekolah favorit. Namun, untuk saat ini, menurut dia belum bisa diterapkan lantaran jumlah sekolah negeri masih belum merata.
Dia menyarankan untuk mengkombinasikan antara zonasi dan nilai ujian nasional. “Jadi ketika rumah anak tidak dekat dengan sekolah dia bisa termotivasi untuk mendapatkan NEM lebih tinggi. Mau enggak mau si anak ada daya saingnya,” ujarnya. [mus]
Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB
Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Dalam ke
