- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Hari masih pagi. Jam saat itu masih menunjuk angka sembilan. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan juga masih tampak lengang. Namun, puluhan orang terlihat berjalan beriringan. Menjelang siang suasana makin ramai. Ribuan orang berkerumun di sejumlah titik. Ada yang berkumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sanata Dharma dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Sekitar jam 11-an, ribuan orang ini bergerak bersamaan. Mereka menuju satu titik, Jalan Gejayan. Massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekitarnya tersebut tumpah ruah hingga menutup sejumlah ruas jalan di dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta ini.
Usai adzan dhuhur berkumandang, aksi unjuk rasa pun dimulai. Demonstrasi dipusatkan di pertigaan Kolombo. Dari atas mobil komando, sejumlah orang menyampaikan orasi secara bergantian. Sambil sesekali meneriakkan yel yel dan pekik perlawanan.
Tanda Pagar atau Tagar Gejayan Memanggil yang memenuhi jagad media sosial sejak Minggu, 22 September 2019 ternyata berhasil memanggil ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta dan sekitarnya untuk berkumpul di Jalan Gejayan, Senin 23 September 2019.
Koordinator Lapangan #GejayanMemanggil Rico Tude mengatakan, aksi ini merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat terhadap pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. “Aksi ini dibuat mahasiswa dan masyarakat yang gelisah karena kondisi saat ini,” ujar mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ini kepada VIVAnews, Senin 23 September 2019.
“Kami ingin agar reformasi dituntaskan,” ujarnya menambahkan saat ditanya mengapa menggunakan tagar Gejayan Memanggil. Sebab menurut Rico, semangat reformasi di Yogyakarta lahir salah satunya dari peristiwa Gejayan. “Kami ingin mengambil semangat itu.”
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini, antara lain mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana (RKUHP). Lalu mendesak pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut negara mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.
Kemudian menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis.
Seolah menjadi lonceng, aksi unjuk rasa bertajuk #GejayanMemanggil ini disambut ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa di berbagai kota. Secara bergantian para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi. Di Bandung, misalnya. Sehari setelah aksi di Yogyakarta, ratusan mahasiswa berbondong-bondong ke luar dari kampusnya menuju kawasan Jalan Tamansari. Tak hanya Jalan Tamansari, mahasiswa dari kampus lain juga berdatangan dari arah Dipatiukur, Cicaheum. Mereka mengarah ke satu titik, yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Aksi serupa juga digelar di Surabaya. Massa dari beragam perguruan tinggi bergerak ke gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya pada Kamis, 26 September 2019. Mereka berdemonstrasi dengan membawa isu sama dengan aksi yang digelar rekan-rekan mereka di kota dan provinsi lain, yakni menuntut pembatalan revisi UU KPK, mencabut R-KUHP, dan RUU yang tidak pro rakyat lainnya. Aksi ini tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga elemen masyarakat sipil lainnya. Ketua BEM Unair, Agung Tri Putra mengatakan, ada 60 elemen bergabung dalam aksi tersebut.
Sementara di Kota Malang, aksi unjuk rasa dipusatkan di depan gedung DPRD Kota Malang. Gelombang demonstrasi di Kota Apel ini terjadi sejak Senin, 23 September 2019 hingga Kamis, 26 September 2019. Ribuan mahasiswa dari seluruh kampus di Kota Malang turun jalan dan mengepung gedung DPRD.
Di hari pertama ribuan demonstran menolak bertemu atau bernegoisasi dengan legislator. Mereka hanya menyampaikan pendapat di muka umum dengan tuntutan utama menolak RUU KUHP, RUU KPK serta segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
Tak mau ketinggalan, puluhan ribu mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya juga menggelar aksi serupa. Presiden Mahasiswa BEM KM Institut Pertanian Bogor, Muhammad Nurdiyansyah mengatakan, aksi besar pada tanggal 23 dan 24 September merupakan aksi lanjutan.
“Ini akumulasi dari mahasiswa. Keresahan muncul. Sehingga tanggal 24 puncak dari kekesalan mahasiwa yang tidak terakomodir pemerintah,” ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia ini.
Menurut dia, pada tanggal 24 aksi unjuk rasa melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia. “Yang terdata 70 kampus. Tapi sebetulnya lebih dari itu.”
Bergerak Serentak
Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dari berbagai kota ini dilakukan secara serentak. Juga mengusung isu yang sama. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung Sigit Egi Dwi Tama mengatakan, aksi bisa dilakukan secara serentak karena sebelumnya sudah ada komunikasi yang masif antarmahasiswa di berbagai daerah. Ia mengaku, aksi demonstrasi sudah disiapkan sejak DPR mengesahkan revisi UU KPK.
“Koordinasi dan komunikasi antarkampus dari kemarin terus dilakukan,” ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 26 September 2019.
Mahasiswa Paramadina Ajarkan SMK Islam PB Soedirman Kelola Sampah Organik dengan Budidaya Maggot
Sekelompok mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Paramadina menggelar program pemberdayaan di SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta dengan budidaya Maggot.
