Kepala BSNP: Ujian Nasional adalah Mandat Undang-undang

Kepala BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Abdul Muti
Kepala BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Abdul Muti
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN). Penghapusan UN dilakukan guna mencegah stres pada siswa. Wacana ini ditanggapi beragam oleh banyak kalangan. Salah satunya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kepala BSNP Abdul Mu’ti mengatakan, mesti dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, berbasis data serta riset sebelum memutuskan menghapus UN.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menuturkan bahwa pengkajian dan pembahasan rencana penghapusan UN harus melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya mencakup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BSNP, tapi juga para pakar, pemangku kepentingan, juga Pemerintah Daerah.

Ia menegaskan, sesuai Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru, satuan pendidikan, dan pemerintah berwenang melakukan evaluasi belajar bagi peserta didik. Pasalnya, selain untuk feed-back keberhasilan belajar, evaluasi juga berfungsi untuk pemetaan kualitas pendidikan, dan kebijakan nasional peningkatan mutu dan layanan pendidikan.

Demikian petikan wawancara khusus antara VIVAnews.com dengan Abdul Mu’ti di kantor BSNP di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019.

Mendikbud berencana menghapus UN. Apa tanggapan Anda?

Saya kira kita harus melihat UN dalam konteks pendidikan itu sebagai sebuah satu sistem. Tidak bisa membicarakan UN ini berdiri sendiri tanpa melihat semua sub sistem yang ada di dalam sistem pendidikan nasional. Dan kalau bicara mengenai sistem pendidikan nasional tentu kita bicara mengenai pendidikan secara legal konstitusional yang mengacu kepada UU Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan UU Sisdiknas itu.

Kalau kita bicara sistem pendidikan nasional, maka kita ini kan menganut pendidikan yang berbasis standar. Pendidikan berbasis standar itu rujukannya ada dua. Pertama pendidikan itu adalah bagian dari hak warga negara yang secara eksplisit disebutkan di dalam UU Sisdiknas.