- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Menghadapi Myanmar, Indonesia U-23 akhirnya kalah 2-4. Namun, masih ada tiga pertandingan lagi yang akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal SEA Games 2015.
Sanksi FIFA memang telah membebani para pemain Timnas U-23, bahkan sebelum mereka bertolak ke Singapura. Keberangkatan mereka juga sempat tertunda menunggu kepastian sanksi tersebut.
Para pemain sempat terhibur setelah ada "angin segar". Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, 25 Mei lalu.
Saat itu, JK meminta menpora untuk mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI, demi menghindari sanksi FIFA. Namun, suasana hati mereka kembali tak menentu, saat Menpora Imam Nahrawi tak kunjung mengindahkan permintaan tersebut.
Hingga akhirnya, sanksi dari otoritas sepakbola dunia itu benar-benar turun pada 30 Mei 2015.
Sanksi dijatuhkan, setelah FIFA menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) di Zurich, Swiss, sehari setelah Kongres ke-65 digelar, 29 Mei 2015. Surat yang ditujukan kepada PSSI itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA, Jerome Valcke.
Dalam surat itu, PSSI divonis melanggar artikel ke-13 dan 17 statuta FIFA atas intervensi yang dilakukan pihak ketiga, dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan lembaga di bawahnya.
Hukuman pun dijatuhkan sesuai dengan artikel ke-14 ayat 1 statuta FIFA yang hanya bisa dicabut dengan empat syarat. Pertama, FIFA meminta agar Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk mengatur kegiatannya secara independen.
Artinya, FIFA mendesak PSSI segera menyelesaikan masalahnya dengan Kemenpora. Otoritas tertinggi sepakbola dunia itu berharap kegiatan PSSI tak lagi dicampuri pemerintah beserta kroni-kroninya dan SK Pembekuan PSSI segera dicabut.
Permintaan lainnya adalah terkait supervisi timnas. FIFA menyarankan agar PSSI tetap mengelola timnas. Mereka tidak membenarkan pihak luar, seperti Tim Transisi, untuk mengelola timnas di semua level.
Selain masalah timnas, kompetisi juga disinggung. Pihak pemerintah didesak oleh FIFA untuk mengembalikan otoritas kompetisi kepada PSSI.
Dan yang terakhir, FIFA berharap masalah lisensi klub tak lagi direcoki. Menurut FIFA, yang berhak melakukan licensing terhadap klub-klub peserta kompetisi hanya lah PSSI sebagai anggota resmi dari FIFA.
