- ANTARA//Adeng Bustomi
Tatkala pelaksana dan objek kebijakan menimbang surat edaran kantong plastik berbayar dengan beragam, berbagai pemangku kepentingan tampaknya pula tak sepenuhnya setuju dengan cara ini. Penanggulangan sampah plastik dinilai harus disasar mulai dari hulu hingga hilir. Jika tidak, hasilnya tak bakal optimal.
Kebijakan Setengah Jalan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dalam surat edaran diklaim KLHK menyepakati kebijakan ini, justru menilai bahwa yang perlu disoroti bukan soal siapa yang diuntungkan, masyarakat atau pengusaha. Pemerintah harus sadar bahwa Rp200 bukan harga yang cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.
Selain itu, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai, yang perlu diubah bukan hanya perilaku masyarakat. Namun, kultur perdagangan yang harus menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Sementara itu, saat ini yang masih diedarkan, tetap kantong kresek yang kerap ditemui di tumpukan sampah.
”Justru angka itu terlalu kecil jika tujuannya agar masyarakat tidak membuang plastik. Dengan Rp200 itu tetap masih boros plastik,” kata Tulus.
Walhi, LSM yang berorientasi pada lingkungan hidup menilai kebijakan pemerintah ini masih setengah jalan dari yang sesungguhnya. Persoalannya, otoritas hanya membidik hilir dan tak menyelesaikan perihal produksi kantong plastik.
“Walhi juga menyoroti soal hulu. Hulunya itu soal produksi, karena kalau produksi tidak dikontrol, kebijakan ini tidak efektif juga, karena tetap tersedia di pasaran. Jadi, pemerintah jangan hanya main di hilir, tapi di hulunya juga,” kata Kepala Departemen Kajian Walhi, Khalisah Khalid.
Berbahaya bagi lingkungan, mencemari tanah, dan air menjadi alasan mendesak bahwa sampah plastik memang menjadi masalah prioritas pemerintah. Sampah di laut, menurut Walhi, jelas membahayakan ekosistem biota laut. LSM itu menilai pemerintah secara terintegrasi perlu memiliki peta jalan perubahan kemasan dan pembatasan produksi kantong plastik.
Indonesia Solid Waste Association (InSWA) menyarankan opsi lain, agar kebijakan yang sedikit terlambat ini tidak sia-sia. Ketua Umum InSWA, Sri Bebassar mengatakan bahwa konsumen perlu diberikan penghargaan jika tak menggunakan kantong plastik.
Misalnya, di toko-toko ritel ditawarkan diskon atau reward bagi pembeli yang belanja dengan harga tertentu. Syaratnya, mereka berbelanja tanpa kantong plastik. Hal tersebut diyakini InSWA bakal menajamkan kebijakan kantong plastik yang sedang diujicoba sejak 21 Februari hingga 5 Juni 2016.
