- Dokumentasi PRD
PRD tetap menjalankan kerja-kerja ekstraparlementer setelah gagal masuk Parlemen pada Pemilu 1999. Partai itu kemudian mencoba peruntungan lagi untuk masuk Parlemen dengan strategi berkoalisi bersama gerakan sosial lain di luar PRD. Koalisi itu melibatkan berbagai organisasi yang dipersatukan program populis radikal dan anti-neoliberalisme.
Pada 27 Juli 2003 koalisi itu melahirkan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (Popor). Ketuanya adalah Yusuf Lakaseng, yang juga menjadi Ketua Umum PRD. Mereka mengajukan Dita Indah Sari, pentolan PRD dari faksi PPBI atau FNPBI, sebagai calon presiden dari partai itu. Popor ternyata gagal menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2004. Partai itu tak memenuhi persyaratan administratif sehingga dinyatakan tidak lulus verifikasi partai peserta Pemilu.
Aksi demonstrasi PRD di Mahkamah Konstitusi pada 10 Desember 2011. Foto: Dokumentasi PRD
PRD kembali menjajal peruntungan dengan memprakarsai pembentukan Komite Persiapan Kongres Gerakan Rakyat (KPKGR). Komite kemudian membentuk dan mendeklarasikan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) pada 2007 sebagai persiapan menyongsong Pemilu tahun 2009.
Papernas menghadapi beragam masalah, terutama propaganda anti-komunis yang dilancarkan lawan-lawan politiknya. Kegiatan atau deklarasi Papernas di daerah-daerah diserang massa anti-komunis, bahkan izin legalisasi kantor atau sekretariat pun ditolak. Akibatnya, Papernas gagal memenuhi persyaratan administratif sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2009.
PRD hampir patah arang. Mereka mencoba strategi lain, yaitu menggabungkan Papernas dengan partai lain, di antaranya, Partai Bintang Reformasi (PBR). Aktivis-aktivis Papernas maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dengan bekerja sama dengan partai-partai lain yang telah lolos pemilu untuk mengangkat isu anti penjajahan/imperialisme neoliberal. Upaya itu tak menghasilkan capaian yang berarti, hanya dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Ijtihad politik itu gagal, menurut Dominggus, bukan karena PRD atau Papernas tak siap, tetapi lebih karena masyarakat yang kian pragmatis dengan politik. Kerja-kerja pendidikan politik seolah sia-sia ketika rakyat diiming-imingi uang untuk memilih caleg tertentu. “Ternyata,” katanya, “massa tidak bisa diajak berpikir soal kedaulatan dan pembebasan nasional, tergantung amplopnya.” PRD harus menerima kenyataan itu. “Itulah situasi riil di lapangan,” ujar Dominggus.
