- Dokumentasi PRD
Namun berbagai aksi kekerasan negara itu tak membuat aktivitas PRD berhenti. Setelah Budiman ditahan, PRD praktis bergerak di bawah tanah. Kader-kader yang berada di luar penjara menggabungkan diri dalam berbagai komite rakyat dan gerakan mahasiswa untuk melawan pemerintah Orde Baru. Setahun sebelum Soeharto mengundurkan diri, PRD mengupayakan persatuan oposisi dalam gerakan Mega-Bintang-Rakyat yang merintis kerja sama antara unsur-unsur anti-Orde Baru dalam partai politik kala itu, yakni PDI dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dan momen itu datang. 21 Mei 1998, Soeharto mundur sebagai presiden.
Gagal di Pemilu
Soeharto lengser, reformasi bergulir. Pemilu 1999, PRD ikut sebagai sebagai salah satu dari 48 kontestan Pemilu. Di pemilu multipartai pertama ini, PRD memasang asas sosial demokrasi kerakyatan. Asas itu diterjemahkan menjadi perjuangan pembentukan suatu sistem politik yang demokratis untuk memudahkan terciptanya peranan pengawasan publik/sosial yang lebih kuat terhadap politik, pemilik modal, serta kekayaan negara.
Hasilnya, PRD tak meraih satu pun kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kegagalan itu, seperti dilansir dalam Prd.or.id, akibat lebih berkonsentrasi “melancarkan aksi-aksi massa ekstraparlementer yang mendelegitimasi sisa-sisa Orde Baru”, sehingga mengabaikan kerja-kerja politik praktis untuk merebut suara rakyat. PRD lebih mengutamakan pendidikan politik kepada rakyat melalui kegiatan ekstraparlementer.
“Aspek kesadaran dan propaganda ini lebih penting ketimbang memperoleh kursi,” kata Agus Jabo Priyono beralasan.
Namun jika ditelisik lebih jauh, ternyata ada perpecahan pandangan di PRD tentang pemilu pada saat itu. Sebagian meyakini bahwa perjuangan melalui jalur parlemen setelah mengikuti pemilu akan lebih efektif. Soalnya perjuangan parlementer dapat mengubah kebijakan ketimbang perjuangan ekstraparlementer, yang lebih mengandalkan kerja-kerja advokasi atau agitasi.
Sebagian yang lain berpandangan bahwa perjuangan ekstraparlementer tak kalah penting karena tujuannya membangun kesadaran politik masyarakat. Sebagian yang berpandangan seperti itu bahkan menganggap pemilu hanyalah alat untuk mengukuhkan sistem kapitalisme yang menindas rakyat. Mereka menilai itu pemilu kaum borjuis, bukan pemilu rakyat.
“Ada sebagian kawan yang agak keras. (PRD) Yogya saat itu paling keras (dan berpandangan), ‘tidak akan ikuti pemilu-pemilu borjuis’,” ujar Dominggus yang juga dikader di Yogya itu. Sebagian yang kencang menolak Pemilu ini bahkan keluar dari PRD.
