- Dokumentasi PRD
Sementara strategi gerakan PRD tak diubah. Mereka tetap memadukan perjuangan ekstraparlementer yang telah mengakar di PRD dengan perjuangan parlementer. PRD diorientasikan menjadi partai kader berbasis massa yang bersifat terbuka.
Ulang tahun PRD ke-17 pada 22 Juli 2013. Foto: Dokumentasi PRD
Ihwal PRD
PRD diawali dengan berdirinya Persatuan Rakyat Demokratik yang dideklarasikan sejumlah mahasiswa dan aktivis di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 2 Mei 1994. Sugeng Bahagijo menjadi Ketua Umum pertama dan Tumpak Sitorus sebagai Sekretaris.
Persatuan Rakyat Demokratik memayungi organisasi-organisasi massa lintas sektoral, di antaranya, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (yang kemudian menjadi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia/FNPBI), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jakker), Serikat Tani Nasional (STN), dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Organisasi-organisasi itu lebih dulu eksis ketimbang Persatuan Rakyat Demokratik.
Kepemimpinan Sugeng Bahagijo dalam Persatuan Rakyat Demokratik dianggap lemah karena terlalu moderat, sebagian anggota menginginkan organisasi itu lebih radikal dan revolusioner. Sejumlah elite Persatuan Rakyat Demokratik, rata-rata dari faksi SMID, mendesakkan pergantian kepemimpinan. Persatuan Rakyat Demokratik akhirnya pecah. Kelompok Sugeng menggelar kongres di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Agustus 1995. Mereka membentuk Pergerakan Demokrat Indonesia (Padi) dengan Deni Agus Dwiyanto sebagai Ketua dan Ngarto Februana selaku Sekretaris Jenderal.
Kelompok lain, yang diawaki Daniel Indra Kusuma dan Webi Warouw (mereka adalah anggota kolektif inti yang tak masuk dalam kepengurusan PRD), pun menggelar kongres serupa di Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 15 April 1996. Mereka membentuk Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan Budiman Sudjatmiko sebagai Ketua Umum dan Petrus Haryanto selaku Sekretaris Jenderal.
Perubahan PRD dari organisasi massa menjadi partai politik itu didasari analisis atas situasi politik nasional di bawah rezim Soeharto kala itu. PRD sedari awal bersikap oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Sikap partai itu, seperti termuat dalam Manifesto 22 Juli 1996, menyerang secara tajam kondisi politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Kalimat pertama dalam manifesto itu tegas dan lugas, “Tidak ada demokrasi di Indonesia.” Sistem politik dianggap sangat tidak demokratis. Sistem sosial-ekonomi dinilai banyak kesenjangan akibat kebijakan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi sehingga mengabaikan pemerataan dan keadilan. Manifesto politik itu juga menyinggung masalah korupsi dan kolusi dalam birokrasi pemerintahan.
