- theverge.com
“Inilah kelicikan multinational company, yang dijalankan pakai remote dari luar negeri. Semua orang tahu Google adalah badan usaha. Bisa dikenai tindak pidana sesuai peraturan tentang komunikasi dan IT,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.
Haniv pun kukuh untuk menagih pajak Google. Bahkan dia menantang untuk memanggil sampai 10 eksekutif Google. Tidak hanya Google Singapura tapi juga Amerika. Dia pun menyanggupi jika memang dalam prosesnya mereka harus menyambangi ke Amerika hanya untuk mengambil data.
Langkah selanjutnya, jika Google masih mangkir, tidak ada jalan lain, kata Haniv, selain membawa kasus ini ke pengadilan. Ini agar publik, pengguna Google di Indonesia, bisa melihat dan menyadari arogansi Google.
“Jadi saya berpandangan, kalau mereka melakukan tax planning boleh, tapi jangan terlalu agresif sampai mengakibatkan tidak ada pajak yang terutang,” ujar Hanive. “Nah, ini kan merupakan bias terhadap suatu negara. Kalau terlalu agresif memanfaatkan lubang peraturan sehingga pajaknya tidak terbayar sama sekali, itu bias namanya. Artinya dari sisi keadilan tidak baik, dari sisi moral tidak bagus,” tutur Haniv.
Selain itu ada juga usulan agar pemerintah memblokir semua layanan Google, atau berhenti sama sekali menggunakan layanan tersebut, seperti yang dilakukan oleh China. Namun sayang, Indonesia terkesan terlambat jika harus memblokir layanan Google karena masyarakat kadung merasakan ketergantungan dengan semua layanan Google yang dianggap mempermudah hidup mereka dalam bersosialisasi dan mendapatkan hiburan.
“Pemerintah China itu melek teknologi dan peduli tren ke depan. Sedangkan Indonesia buta dan tidak peduli perubahan,” ujar pengamat siber Nonot Harsono. ”Buktinya bikin Badan Cyber Nasional saja bertahun-tahun tidak kelar. Jangankan memblokir, membangun gerbang internet saya tidak ada rencana. Indonesia ini terbuka tanpa batas negara di ranah cyber. Sudah 10 tahun, sejak Google Earth, Maps. Lalu Street View, Google panen data Indonesia. Ditambah Android di jutaan gadget. Google sudah kumpulkan dan simpan data orang Indonesia,” ujar Nonot Harsono.
Menurut Nonot, bisa saja seluruh Indonesia melakukan ‘Puasa Google’, namun butuh waktu bertahap yang notabene akan memakan waktu lama, sekaligus komitmen dari banyak pihak, tidak hanya masyarakat tapi juga kekompakan instansi pemerintah untuk berpuasa, tidak menggunakan layanan Google. Namun seiring dengan itu, pemerintah harus mau mendorong aplikasi lokal untuk menjadi tuan rumah di jaringan sendiri. Artinya, mendorong startup untuk membuat layanan tandingan Google.
