Lembaga Survei Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi

Sebenarnya ada dua hal ya, jadi kalau dari sisi aspek personal saya ingin membangun regenerasi. Kedua, dari sisi aspek kerja atau program, sebetulnya Pilkada ini sangat besar, ada 500 lebih kabupaten/kota, ada 34 provinsi. Apabila dirata-rata, jika satu pilkada saja melibatkan lima pasangan calon, bisa dibayangkan begitu luas.

Nah ini kalau kita bisa mengembangkan diri tentu akan banyak memberikan ruang kerja bagi para calon pekerja yang potensial bekerja di bidang riset dan konsultan politik. Jadi sebenarnya kalau lembaga seperti ini dikelola dengan baik akan banyak menyerap para pekerja.

SDI ini hanya fokus di survei saja?

Kalau SDI ada dua, seperti yang tadi saya jelaskan, ada lembaga surveinya atau yang disebut polster, dan juga konsultan politik. Tapi dua ini berada dalam satu rumah dengan kamar berbeda dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, data survei dikelola dengan objektif dan apa adanya, dan ada divisi riset serta strategi yang nanti bisa menggunakan hasil riset itu untuk menentukan strategi dalam memenangkan pasangan calon.

Itu yang kita lakukan selama ini, dan begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain, kurang lebih sama modelnya. Jadi ada lembaga surveinya di sebelah kiri dan ada konsultan politik di sebelah kanan untuk memenangkan satu pasangan calon.

Sekarang banyak dan terus bertumbuh lembaga survei dan konsultan seperti SDI, bagaimana menurut Anda?

Saya tidak begitu tahu secara pasti ya berapa jumlah lembaga survei saat ini yang ada, karena memang lembaga survei itu harus terdaftar di Kesbangpol [Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik] Kementerian Dalam Negeri. Namun yang saya tahu ada beberapa lembaga survei yang bisa dikatakan mainstream.

Jumlahnya tidak lebih dari 10 sampai 15 lembaga. Selain ada di Jakarta, pasar di daerah itu juga tumbuh, sehingga banyak juga lembaga-lembaga lokal juga yang sudah membentuk dengan interest di bidang yang sama, yaitu bidang survei dan konsultan politik. Jadi memang sangat banyak.

Kenapa demikian, karena itu tadi, lahannya sangat besar sekali lembaga-lembaga seperti ini tumbuh sehingga sangat memungkinkan lembaga survei dan konsultan politik ini menjamur.

Apa lembaga survei itu harus terdaftar di Kesbangpol saja atau harus masuk ke asosiasi lembaga survei?

Iya, selain harus terdaftar di Kesbangpol Kemendagri, lembaga survei itu dia juga disarankan untuk masuk ke asosiasi-asosiasi lembaga survei politik. Seperti AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik), ada juga Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Nah, kedua asosiasi inilah yang menjadi wadah berhimpun lembaga-lembaga survei politik.

Memang asosiasi ini penting, kenapa? Untuk menjaga kode etik misalnya akurasi data riset atau survei, sehingga asosiasi-asosiasi ini penting sekali. Selain itu, asosiasi lembaga konsultan politik pun ada juga, tapi memang yang paling banyak orang kenal itu asosiasi risetnya.

Kalau Sinergi Data Indonesia ini terdaftar di mana, AROPI atau Persepi?

Saya kebetulan pernah menjadi sekertaris umum di Asosiasi Konsultan Politik, dan juga terdaftar di AROPI.

Sebenarnya kapan persisnya lembaga survei ini masuk dan menjadi trend di Indonesia?

Halaman Selanjutnya

Jadi memang kebutuhan metodologi untuk memberikan informasi data sekarang ini semakin trend. Jadi ketika demokrasi di Indonesia ini tumbuh di awal-awal reformasi, bahkan sebelum reformasi sudah ada lembaga-lembaga dari luar yang mulai memperkenalkan bagaimana survei dan kemudian itu bisa tumbuh dengan cepat sekali.