Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Tinginya pasar otomotif, khususnya sepeda motor, membuat para produsen memberikan pelayanan dengan menghadirkan berbagai suku cadang untuk memudahkan konsumen.
Hanya saja, terdapat oknum yang ingin mencari keuntungan untuk membuat dan menjual
spare part bajakan atau palsu di pasaran dengan kualitas juah dari standar.
Menurut Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad M Ramli, suku cadang otomotif banyak dilakukan pemalsuan dengan jumlah mencapai 30 persen yang ada di pasar.
"Tahun lalu, kita merazia (suku cadang palsu) untuk Honda. Bisa dikatakan mencapai 30 persen spare part palsu. Itu, karena Honda yang melaporkan," kata Ramli saat ditemui di acara seminar AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor) di City Grand Ballroom Grand Mercure, Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Lebih lanjut, Ramli juga mengatakan bahwa berbagai spare part palsu yang dirazia terjadi mulai dari pemalsuan merek, desain, bentuk dan lainnya.
Adapun motif diadakannya razia pada spare part, menurutnya, guna melindungi investor, pengusaha, terlebih lagi masyarakat agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas.
"Spare part palsu banyak dibeli sama kalangan masyarakat bawah. Jadi, masyarakat berpikirnya kalau dia ingin membeli spare part cari yang murah padahal itu sangat membahayakan," ucapnya.
Lantas solusi apa agar masyarakat dapat membeli spare part asli?
"Sebetulnya, kita juga menghimbau kepada produsen agar mereka menjual dengan harga lebih terjangkau. Hanya saja, suku cadang yang standar tidak bisa diturunkan (harganya). Akibatnya, kita hanya menghimbau mereka untuk menjual lebih murah," kata Ramli.
Selain produsen, Ramli juga menghimbau agar masyarakat menggunakan spare part asli sehingga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Pemakaian suku cadang asli dipastikan hemat, karena penggunaannya jauh lebih lama atau awet.
"Mungkin kalau mereka gunakan kanvas rem palsu, sebentar harus ganti lagi. Pengereman juga kurang baik dan berpotensi terjadi kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan, biayanya jauh lebih tinggi daripada membeli yang palsu," tambahnya.
Adapun bagi para pedagang dan distributor yang menjual sparet part palsu, bisa diganjar hukuman pidana lima tahun, karena melanggar undang-undang merek dagang. (asp)
![Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah]()
![img_title]()
Baca Juga :
Fans Fuji Protes ke Rizky Febian dan Mahalini Karena Tak Undang Idolanya : Kalo Ada Uti Pasti Meriah
Menurut Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad M Ramli, suku cadang otomotif banyak dilakukan pemalsuan dengan jumlah mencapai 30 persen yang ada di pasar.
"Tahun lalu, kita merazia (suku cadang palsu) untuk Honda. Bisa dikatakan mencapai 30 persen spare part palsu. Itu, karena Honda yang melaporkan," kata Ramli saat ditemui di acara seminar AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor) di City Grand Ballroom Grand Mercure, Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Lebih lanjut, Ramli juga mengatakan bahwa berbagai spare part palsu yang dirazia terjadi mulai dari pemalsuan merek, desain, bentuk dan lainnya.
Adapun motif diadakannya razia pada spare part, menurutnya, guna melindungi investor, pengusaha, terlebih lagi masyarakat agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas.
"Spare part palsu banyak dibeli sama kalangan masyarakat bawah. Jadi, masyarakat berpikirnya kalau dia ingin membeli spare part cari yang murah padahal itu sangat membahayakan," ucapnya.
Lantas solusi apa agar masyarakat dapat membeli spare part asli?
"Sebetulnya, kita juga menghimbau kepada produsen agar mereka menjual dengan harga lebih terjangkau. Hanya saja, suku cadang yang standar tidak bisa diturunkan (harganya). Akibatnya, kita hanya menghimbau mereka untuk menjual lebih murah," kata Ramli.
Selain produsen, Ramli juga menghimbau agar masyarakat menggunakan spare part asli sehingga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Pemakaian suku cadang asli dipastikan hemat, karena penggunaannya jauh lebih lama atau awet.
"Mungkin kalau mereka gunakan kanvas rem palsu, sebentar harus ganti lagi. Pengereman juga kurang baik dan berpotensi terjadi kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan, biayanya jauh lebih tinggi daripada membeli yang palsu," tambahnya.
Adapun bagi para pedagang dan distributor yang menjual sparet part palsu, bisa diganjar hukuman pidana lima tahun, karena melanggar undang-undang merek dagang. (asp)
Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia, Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong BLK Komunitas untuk menjadi inkubator wirausaha.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
