Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Jumlah pemain di industri perbankan Tanah Air dinilai sudah terlalu banyak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan bakal merampingkan jumlah bank di Indonesia.
“Ibaratnya jumlah jamur di Indonesia sama dengan jumlah banknya. Kita sulit hafal jumlahnya. Ini jadi topik kita,” kata M Misbakhun, anggota Komisi IX DPR-RI, Rabu 25 Maret 2015.
Melalui keterangan tertulisnya, Misbakhun mengatakan, harus ada aturan ketat. Karena, ada pemain yang sebenarnya bergerak di bidang infrastruktur, ritel, dan bahkan pertambangan, namun masuk ke perbankan melalui industri keuangan non-bank.
Karena itu, ia melanjutkan, tak heran kini jumlah bank di Indonesia sudah terlalu banyak, sehingga perlu perampingan. Caranya adalah melalui regulasi.
Komisi IX DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, kata dia, sedang menginisiasi revisi UU Nomor 10 Tahun 1998. “Hampir 17 tahun UU ini belum diubah,” ujar Misbakhun.
Aturan tentang perbankan yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 itu, kata Misbakhun, dinilai sudah tidak pas lagi dengan perkembangan terkini.
“Kita mengarahkan industri perbankan efisien, bahwa bunga bank tak tinggi. Revisi ini akan menciptakan payung kuat, sehingga konsumen dilindungi,” katanya.
Untuk perampingan perbankan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas membuat klasifikasi. Ia mengharapkan jumlah bank umum cukup 15 dengan syarat modal minimal Rp5 triliun.
Sementara itu, bank devisa harus memiliki modal minimal Rp10 triliun. “Jadi, nanti banyak merger dan akuisisi, sehingga perbankan kita jadi ramping,” kata Misbakhun.
Lantas, bagaimana dengan bank asing? Misbakhun tetap mendorong adanya nasionalisme di sektor perbankan. “Saya bukan alergi asing, tapi itu tetap harus dipikirkan,” katanya. (art)
![vivamore="Baca Juga :"]
![4 Begal Casis Bintara Polri]()
![img_title]()
Karena itu, ia melanjutkan, tak heran kini jumlah bank di Indonesia sudah terlalu banyak, sehingga perlu perampingan. Caranya adalah melalui regulasi.
Komisi IX DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, kata dia, sedang menginisiasi revisi UU Nomor 10 Tahun 1998. “Hampir 17 tahun UU ini belum diubah,” ujar Misbakhun.
Aturan tentang perbankan yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 itu, kata Misbakhun, dinilai sudah tidak pas lagi dengan perkembangan terkini.
“Kita mengarahkan industri perbankan efisien, bahwa bunga bank tak tinggi. Revisi ini akan menciptakan payung kuat, sehingga konsumen dilindungi,” katanya.
Untuk perampingan perbankan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas membuat klasifikasi. Ia mengharapkan jumlah bank umum cukup 15 dengan syarat modal minimal Rp5 triliun.
Sementara itu, bank devisa harus memiliki modal minimal Rp10 triliun. “Jadi, nanti banyak merger dan akuisisi, sehingga perbankan kita jadi ramping,” kata Misbakhun.
Lantas, bagaimana dengan bank asing? Misbakhun tetap mendorong adanya nasionalisme di sektor perbankan. “Saya bukan alergi asing, tapi itu tetap harus dipikirkan,” katanya. (art)
![vivamore="Baca Juga :"]
Pelaku Pembegalan terhadap Casis Bintara Polri Ternyata Residivis, Ada yang 5 Kali Dipenjara
Para begal tersebut terancam hukuman 12 tahun penjara.
VIVA.co.id
22 Mei 2024
Baca Juga :
