- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Berarti saat ini masih minim?
Malah 19 tahun reformasi ini enggak ada. Kecuali MPR. Mana buku Pancasila, enggak ada. Disampaikan ke bupati, pak ayo dong sosialisasi Pancasila. Ah, itu kan bukan tugas kita pak. Jadi, bapak tugasnya apa? Kalau ada proyek, kita jalan. Pancasila itu orang-orang tua saja pak. Tadi barusan di-SMS, di Undip ada mahasiswa yang mengatakan Garuda kafir, macam-macam deh. Prihatin. Kan enggak akan begini kalau memahami Pancasila dengan benar.
Apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi terkait situasi ini?
Ini dengan membangun karakter bangsa secara masif. Menghidupkan lagi metodenya, disesuaikan dengan sekarang. Tidak seperti zaman Pak Harto. Membangun karakter bangsa kan harus terus menerus dilakukan oleh eksekutif dan sebagainya. Itu penting sekali. Ya oleh kementerian, gubernur, bupati, kampus-kampus, media.
Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya. Foto: Ikhwan Yanuar/VIVA.co.id
Banyak pejabat negara terkena OTT KPK, apakah ini krisis cinta Tanah Air?
Saya prihatin ya. Ya, itulah orang jadi pejabat dianggap jalan cepat jadi kaya kan. Orang jadi pejabat butuh duit juga, akhirnya mutar. Jadi yang harus dibenahi undang-undangnya. Penegakan hukum sudah oke, tapi enggak cukup. Kalau sistemnya masih high cost gini, (jadi pejabat dan lainnya) mahal, partai politik mahal, enggak dibiayai negara, tetap saja habis lama-lama.
Kalau di negara maju bagaimana. Partai dibiayai pemerintah, pemilu dibiayai pemerintah. Iklan enggak boleh bebas begitu. Semua orang perlakuannya adil, kandidat enggak boleh menyogok. Saya pernah konsultasi dengan KPU-nya Meksiko. Orang jadi anggota DPR enggak boleh lebih Rp500 juta, nanti di-dis (diskualifikasi). Enggak boleh minta dari perusahaan apa pun. Swasta enggak boleh. Tapi dibiayai pemerintah. Jadi undang-undangnya diberesi. Yang kedua, rakyat juga harus sadar. Dia milih jangan karena NPWP, nomor piro wani piro. Dia milih karena oh pemimpin ini layak dipilih.
Apakah karena hukumannya enggak bikin jera, sehingga marak korupsi?
Hukumannya sudah berat itu. Tapi, kalau undang-undang enggak diberesi begini, mau apa lagi? Jadi, dibenahi undang-undangnya agar tidak ada orang korupsi. Yang enggak ketangkap KPK untung saja ya kan. Yang sial ketangkap, yang enggak sial enggak ketangkap. Nah ini yang harus ditata. Nangkap orang iya, tapi kalau sistemnya masih demokrasi mahal begini bagaimana coba? Jadi bagaimana, nyari duit lagi pasti buat bayar utang.
