- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Terserah mereka yang membahasnya. Tapi, jangan kesebelasan. Saya kan enggak mau intervensi. Tapi, kan ada kepantasan dan kepatutan.
Banyak yang menilai kinerja belum baik, tapi ada usulan penambahan pimpinan MPR. Apakah itu layak?
Menambah itu saya setuju, karena ada partai pemenang pemilu kok enggak ada (di pimpinan MPR). Oke. Tapi kalau 11 kan tidak patut, tidak memenuhi rasa kepatutan. Berapa? Silakan runding. Saya kan enggak mau intervensi.
Baleg DPR kabarnya ingin minta pendapat Anda sebagai ketua MPR?
Belum pernah. Ya kita tunggu. Ya, saya katakan jangan bikin kesebelasan.
Apa memang lembaga parlemen sudah tidak dipercaya rakyat?
Tapi, MPR kan skornya masih 63. DPR cuma 20. Urutannya kan Presiden, KPK, MPR. Kalau enggak salah MPR 3 atau 4 besar.
Nah, untuk mempertahankan tiga besar itu bagaimana upaya MPR?
Ya kita kan di sini musyawarah mufakat. Kita melaksanakan Pancasila betul di sini. Ada apa-apa kita musyawarah, ambil keputusan sama-sama. Walau saya ketua MPR, lengket dengan empat wakil. Berunding dulu. Memang tidak cepat. Sehari enggak sepakat, baru di hari ketiga baru sepakat. Kita menerapkan Pancasila di sini.
Artinya, sepakat juga dengan penambahan pimpinan MPR dan DPR?
Kita sudah sepakat waktu itu perlu. Tadi alasannya PDIP kok enggak ada. Kita sepakat, setuju semuanya. Tapi dalam batas kepatutan dan kepantasan.
Apa tantangan yang jadi PR besar MPR saat ini?
MPR ini kan menjaga konstitusi. Itu jadi PR besar kita itu bagaimana Pancasila ini dijadikan pedoman, dijadikan perilaku bagi kita semua. Dengan persepsi pengertian yang sama begitu. Jangan masing-masing. Kan ada pedomannya, panduannya.
Apakah dengan kondisi saat ini, upaya itu menjadi sulit?
Enggak sulit, asal ada kemauan.
Selama menjadi ketua MPR, apa tantangan terberat?
Ya soal persatuan. Memasyarakatkan nilai-nilai luhur kita itu. Itu tantangan paling berat. Bagaimana Pancasila jangan hanya slogan. Kalau ribut pemilu baru Pancasila. Sehari-hari itu ya perilakunya harus Pancasila, karena Pancasila kan pandangan hidup. Dia bisa mempersatukan kalau itu dijadikan perilaku. Misal tokoh politik ya, memilih gubernur, kedaulatan demokrasi Pancasila kan kedaulatan milik rakyat. Tapi, karena enggak paham ditukar sembako. Kan enggak boleh begitu.
