Eh Buset, di Jerman Pembalut Wanita Kena Pajak 19 Persen

"Tidak mengherankan bahwa topik semacam itu hanya mendapat sedikit perhatian di parlemen yang sebagian besar terdiri dari laki-laki," kata Ulle Schauws, juru bicara Partai Hijau di parlemen untuk urusan perempuan dan kebijakan lainnya. Lebih dari dua pertiga dari anggota parlemen adalah laki-laki, dan jumlah anggota parlemen perempuan benar-benar menurun dalam pemilihan federal terbaru tahun 2017 lalu.

Jerman masih di bawah India dan Kenya

Negara-negara lain sudah lebih maju daripada Jerman dalam masalah ini. Kenya menghapuskan PPN untuk produk-produk menstruasi pada awal 2011. Mulai dari Kanada hingga India, selama dekade terakhir banyak negara di seluruh dunia telah menghapus atau setidaknya mengurangi pajak atas produk-produk menstruasi.

Di negara-negara berkembang khususnya, banyak orang tidak mampu membeli produk-produk menstruasi. Ini membuat mereka kemudian bolos sekolah dan bekerja, yang menyebabkan kesulitan keuangan lebih lanjut dan diskriminasi sosial.

Masih jadi topik tabu

Bahkan di Jerman sendiri, "pada tahun 2019 menstruasi masih menjadi topik tabu," kata politisi Partai Hijau, Schauws. "Yang paling penting, kita harus menjelaskan kepada para perempuan muda bahwa tidak ada yang menjijikkan mengenai masalah ini."

Usaha untuk mengurangi tabu seputar masalah menstruasi, dan pada saat yang sama mengakali pajak penjualan, di antaranya yaitu menjual buku-buku mewarnai tentang menstruasi atau menjual buku dengan tampon yang tersembunyi di dalamnya. Untuk buku, berlaku pengurangan tarif pajak sebesar 7 persen.