Ratusan Akun Palsu Bahasa Belanda Tiba-tiba Dukung Otsus Papua

Menurut Sezer, sulit untuk memastikan siapa pihak di balik penyebaran itu karena tiap pengguna akun bisa mengatur lokasi yang dipilihnya. Tak ada mekanisme verifikasi untuk hal itu, ujarnya.

Ia lanjut menjelaskan bagaimana praktiknya di Twitter.

"Meskipun Twitter secara internal menangkap alamat IP dari akun-akun ini, informasi itu dapat dengan mudah diubah menggunakan layanan VPN."

Mengapa otsus jadi perdebatan?

Otsus diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001. UU itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otsus di Papua Barat.

Salah satu pasal dalam UU itu menyebut penerimaan dana otsus berlaku selama 20 tahun, yang artinya aturan itu berlaku hingga tahun 2021.

Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas, menyebut otsus diberlakukan pemerintah sebagai bentuk resolusi konflik terhadap gerakan separatisme yang terjadi di Papua.

Pada bulan September lalu, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan status otsus bagi Papua tetap berlaku selepas tahun 2021.

Hanya dana otsus, kata Mahfud, yang akan diperpanjang pemerintah melalui revisi pasal 34 di UU Otsus.

Di sisi lain, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan evaluasi otsus secara keseluruhan diperlukan, tak hanya soal dana.

Pasalnya, kata Timotius, banyak hal yang diatur dalam otsus yang hingga saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, hingga Komisi Hukum Ad Hoc.

"Masih banyak sekali (yang belum terlaksana). Ini jadi concern MRP untuk evaluasi secara total," kata Timotius.

Sebelumnya, MRP menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (otsus) di lima wilayah adat pada 17-18 November untuk menjaring aspirasi publik mengenai otsus. Hingga kini, baru satu RDP yang terlaksana, yakni di Kabupaten Biak Numfor.