Lockdown di Filipina Berujung Kelahiran 200.000 Bayi Tak Direncanakan

Covid-19 juga telah memberikan tekanan besar pada anggaran nasional yang sudah membengkak, yang akan menyebabkan masalah lebih lanjut.

"Kita membutuhkan setidaknya 2 miliar peso (Rp593 miliar) setahun untuk benar-benar menerapkan program kependudukan," kata Pernia. "Tetapi anggaran yang diberikan kepada komisi populasi hanya sekitar setengah miliar peso, sekitar seperempat dari yang dibutuhkan."

Presiden Duterte adalah pendukung kuat keluarga berencana, kata Pernia, tetapi "lebih fokus pada narkoba dan korupsi". Ia menyinggung tindakan keras dan kejam terhadap pengguna dan pengedar narkoba.

RHL juga harus menghadapi tuntutan hukum dari badan amal yang bersekutu dengan Gereja Katolik, yang mengakibatkanmorning after pill (pil kontrasepsi darurat) dianggap ilegal dan anak di bawah umur tidak diizinkan mengakses program keluarga berencana tanpa izin orang tua.

Perlu diketahui, Filipina mencatat angka kehamilan remaja tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pandemi, kata POPCOM, bisa membuat angka itu meningkat 20%.

Gereja Katolik membantah klaim yang dilontarkan terhadapnya dan mendesak pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi ketimpangan orang kaya-miskin di negara itu.

"Para orang sesat ini memang merasa selalu benar untuk menyalahkan gereja atas kegagalan dari apa yang disebut sebagai sistem kesehatan reproduksi ini," kata Pastor Jerome Secillano.

"Dengan situasi yang kita hadapi sekarang, apa guna kondom bagi orang-orang yang terperosok dalam kemiskinan? Apa guna pil-pil ini kepada orang-orang yang lapar? Ini soal memprioritaskan apa yang sebenarnya dibutuhkan orang-orang saat ini."

`Kekhawatiran nomor satu`

Rovelie tidak tahu apa-apa, kecuali tentang kemiskinan yang dibicarakan orang-orang ini. Dia tinggal di Baseco, Tondo, salah satu daerah terpadat di dunia.