Pembelian Newcastle United oleh Arab Saudi Menyeret Isu HAM

Pembelian klub sepak bola Liga Primer Inggris, Newcastle United, oleh konsorsium Arab Saudi senilai 305 juta pound sterling (Rp5,9 triliun lebih) telah disetujui.

Namun kesepakatan itu menimbulkan kontroversi besar, karena Arab Saudi dituduh berusaha mengalihkan perhatian dari catatan buruk hak asasi manusia di negerinya.

Sejumlah kritikus, di antaranya Amnesty International, menuduh negara kerajaan itu berupaya mengalihkan isu tersebut dengan cara melibatkan diri dalam dunia sepak bola papan atas yang glamor.

Mereka menganggap Arab Saudi menerapkan suatu strategi yang disebut sebagai pembersihan diri lewat olahraga.

Sebelumnya, Liga Primer mengatakan telah mendapat jaminan yang mengikat secara hukum bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengendalikan Newcastle.

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, yang akan menyediakan 80?na sesuai kesepakatan, dipandang terpisah dari otoritas tertinggi negara itu.

Kesepakatan itu dianggap sepenuhnya terlepas dari kehadiran Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, walaupun dia terdaftar sebagai ketua PIF.

Bagaimanapun, keputusan ini dirayakan suporter klub tersebut dengan berkumpul di luar stadion St James Park, kandang Newcastle, Kamis (07/10).

Persetujuan itu sekaligus mengakhiri 14 tahun masa jabatan Mike Ashley sebagai pemilik Newcastle United.

PIF yang memiliki aset sebesar £250 miliar menjadikan Newcastle sebagai salah satu klub terkaya di dunia.

Amanda Staveley, yang memimpin konsorsium, mengatakan pemilik baru membuat "investasi jangka panjang" guna memastikan Newcastle "secara teratur dapat bersaing untuk meraih berbagai kejuaraan bergengsi".