Kemlu Respons Kritik Anies soal Politik Luar Negeri RI Transaksional
- VIVA/Dinia Adrianjara
Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui juru bicara Lalu Muhamad Iqbal, merespons kritikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat transaksional.
Kritik politik luar negeri Indonesia tersebut disampaikan Anies dalam pidato politik 'Arah dan Strategi Politik Luar Negeri' di CSIS, Jakarta, pada pekan lalu.
"Berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia," kata Anies dikutip dari siaran Youtube akun CSIS Indonesia.
Bakal Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan saat Podcast di Merry Riana
- Youtube Merry Riana
Anies mengambil contoh perang Rusia-Ukraina, untuk menguatkan argumennya.
Menanggapi hal tersebut, Iqbal menyebut bahwa kebijakan luar negeri harus berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Dua hal itu, menurutnya, yang harus diperjuangkan.
"Yang jelas, Indonesia berusaha membumikan kebijakan luar negerinya," kata Iqbal saat press briefing, di Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.
"Kebijakan luar negeri itu harus memperjuangkan kepentingan nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat," lanjutnya.
Selain itu, Iqbal menyebut politik luar negeri memprioritaskan dua isu yang dibahas dalam pertemuan antar negara, seperti isu diplomasi ekonomi dan perlindungan WNI.
Namun, di antara dua isu itu, isu diplomasi ekonomi paling sering dibahas.
"Itu sebabnya kalau teman-teman lihat dalam prioritas politik luar negeri, ada dua hal di situ yang jelas-jelas membunyikan politik luar negeri, yaitu isu diplomasi ekonomi dan isu perlindungan WNI. Karena itu sekarang dalam pertemuan-pertemuan bilateral hanya 1-2 menit yang dihabiskan untuk saling menyapa. Sisanya hampir semuanya membahas isu-isu ekonomi," katanya.
Dia juga menambahkan setiap pembahasan isu ekonomi harus ada kerja sama yang saling menguntungkan.
"Dan ketika membahas isu ekonomi, disitu harus kerja samanya saling menguntungkan. Kata kuncinya adalah kerja sama yang saling menguntungkan," pungkasnya.
KPU Akan Gelar RDP Bareng DPR Hari Ini, Bahas Evaluasi Pemilu 2024
KPU sudah menyiapkan dua draft untuk dikonsultasikan kepada DPR.
