Mahfud MD Mundur dari Jabatanya di Kabinet Jokowi, Media Asing Soroti Hal Ini
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Jakarta – Mundurnya Mahfud MD dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sekitar 12 hari menjelang Pilpres 2024 mendatang mendapat sorotan dari media asing.
Media asal Malaysia, Bernama dan The Sundaily, menuliskan bahwa surat resmi pengunduran diri Mahfud telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 10 menit di Istana Negara, pada Kamis, 1 Februari 2024.
Mahfud mengatakan, surat tersebut merupakan ucapan terima kasih atas pengangkatannya sebagai Menko Polhukam pada 2019.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
"Surat itu menguraikan keputusannya untuk memfokuskan perhatiannya pada politik, dan berisi permintaan maaf yang tulus atas segala kesalahan dalam menjalankan tugasnya," tulis The Sundaily, dikutip pada Jumat, 2 Februari 2024.
“Kami berbicara tulus dalam suasana kekeluargaan, berbagi senyuman, dan mengenang masa lalu ketika kami baru mulai bekerja sama,” kata Mahfud dalam konferensi pers.
“Presiden mengakui masa jabatan saya yang panjang sebagai menteri yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, empat setengah tahun lebih lama dibandingkan menteri lain yang menduduki jabatan yang sama pada masa pemerintahan Jokowi,” tambahnya.
Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers soal pengunduran dirinya.
- VIVA.co.id/ Ahmad Farhan Faris
Dalam salah satu artikel media Singapura, The Straits Times menuliskan pada judul pemberitaan bahwa mundurnya Mahfud dikarenakan Presiden Jokowi sudah mulai memihak pada salah satu paslon capres-cawapres.
"Menteri senior Indonesia mengundurkan diri sebagai protes atas dugaan keberpihakan menjelang pemilu 2024" tulis media itu.
Dalam isi lainnya, The Straits Times menjelaskan bahwa Jokowi juga mendapat kecaman dari berbagai politikus dan analisis politik atas dugaan keberpihakannya.
Sri Mulyani Menghadap Jokowi Bahas Kasus Viral Bea Cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan mengenai isu viral Bea Cukai.
