VIVAnews - Untuk menjadikan kota yang rapi, bersih, dan sehat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan pemukiman di sepanjang rel kereta api. Rencana ini merupakan bagian dari rekomendasi dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.
Hasil rapat koordinasi ini antara lain menyebutkan rencana penertiban pemukiman kumuh dan liar masih dalam tahap pembahasan. Penertiban akan mengikuti instruksi yang ditetapkan para menteri terkait. Hal itu juga mengacu pada hasil kunjungan lapangan Agung Laksono ke wilayah-wilayah kumuh sepanjang rel kereta api di Jakarta pada 18 November 2009.
Kepala Seksi Pembinaan dan Penertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat Priyono mengungkapkan kawasan yang marak gubuk liar di sepanjang rel kereta api, sebagian besarnya terdapat di Kecamatan Sawah Besar dan Kemayoran.
“Lahan-lahan kosong sepanjang rel banyak digunakan untuk mendirikan gubuk liar. Jumlahnya mencapai 4.400 jiwa, terdiri atas pemulung, pengamen, penampung barang bekas, anak jalanan dan psikotik,” ujar Priyono, Rabu 2 Desember 2009.
Priyono juga mengungkapkan perwakilan Departemen Sosial RI menyatakan kesiapannya untuk menampung para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditertibkan dari sepanjang rel kereta api itu.
“Nantinya dilakukan pemilahan, yakni akan dihitung berapa banyak warga yang memiliki KTP DKI dan tidak memiliki. Bagi warga non DKI apakah akan dipulangkan ke kampung halamannya atau tidak, itu akan diatur oleh menteri,” kata dia.
Sedangkan warga yang memiliki KTP DKI, kemungkinan besar mereka dipindahkan ke rumah susun yang berada di lokasi. Namun demikian, hal itu belum dapat dipastikan lantaran harus menunggu ditetapkannya keputusan menteri. “Pembahasan masih panjang,” katanya.
Hingga kini, jajaran Satpol PP Jakarta Pusat tengah menyiapkan surat pemberitahuan kepada walikota terkait rencana pendataan status kependudukan para penghuni gubuk liar. Hasil pendataan akan dijadikan dasar untuk mengetahui secara pasti pelaksanaan penertiban yang terintegrasi.
Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Idris Priyatna mengatakan sejauh ini seluruh personilnya sudah siap siaga untuk membantu jalannya penertiban. “Dalam pelaksanaannya pasti akan melibatkan personil gabungan dari TNI dan Polri,” katanya.
Projo soal Wacana PKS Gabung Koalisi: Itu Haknya Prabowo
Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi buka suara soal wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mau bergabung dalam Koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
