PTM Sekolah Beberapa Daerah Sudah Dihentikan, Orangtua Murid Was-was

"Kekhawatirannya jika anak-anak membawa atau tertular virus dari luar sekolah. Kami was-was sebagai guru, karena menghadapi sekian banyak siswa yang penuh 100%," kata Srinatin.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan guru dan orang tua murid merasa sangat khawatir dengan peningkatan kasus di Indonesia, khususnya di Jakarta dan wilayah aglomerasinya (berdekatan yaitu Jabodetabek).

"Jadi saat mengajar, sebenarnya pikiran kami, ini aman tidak ya, kekhawatiran dan kecemasan itu mempengarui bagaimana kami mengajar di kelas, termasuk anak-anak juga," kata Satriwan.

Lemahnya pengawasan

Menurut data yang dihimpun P2G, ada beberapa sekolah di Jakarta sudah menghentikan PTM 100% sebanyak 2 kali, hanya dalam jarak waktu dua minggu, karena berulang siswa dan gurunya positif Covid-19.

Jakarta melakukan PTM 100% karena berada di PPKM level 2, di mana dalam SKB 4 Menteri tentang PTM mengatur (wilayah PPKM level 1-2), di antaranya:

Vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80?n capaian vaksinasi dosis 2 lansia paling sedikit 50%, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: setiap hari, jumlah peserta didik 100%, lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari.
Vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan 50%-80?n capaian vaksinasi dosis 2 lansia 40%-50% di, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50?ri kapasitas ruang kelas, lama belajar paling banyak enam) jam pelajaran per hari

Menurut Satriwan, pelanggaran prokes di banyak wilayah lain masih sering terjadi, seperti di Jakarta, Pandeglang, Situbondo, Agam, Bogor, Bima dan lainnya - berupa tidak memakai masker dan jaga jarak satu meter, hingga kantin masih dibuka.

"Pelanggaran kerap terjadi karena pengawasan, penindakan ke sekolah lemah baik dari satgas dan dinas terkait. Kami minta dilakukan sidak, pasti akan ditemukan banyak pelanggaran," kata Satriwan.

Untuk itu, Satriwan mendesak kepada pemerintah untuk kembali pada skema PTM terbatas 50%, dengan metode pembelajaran blended learning (sebagaian belajar dari rumah dan dari sekolah).

"Kami mendesak untuk segera kembali ke PTM 50?ngan blended learning. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," pinta Satriwan.

`Pembiaran murid terinfeksi`

Keputusan pemerintah yang tetap melaksanakan PTM 100%, menurut tim advokasi dari lembaga pemantau LaporCovid-19, Yemiko Happy, merupakan bentuk pembiaran.

"Saya melihat ini sebagai bentuk pembiaran, kesengajaan oleh pemerintah, anak-anak terkena Covid, dan mengalami komplikasi pascaCovid dengan tidak mengubah PTM 100%," kata Yemiko.

Yemiko menambahkan, berdasarkan laporan yang dihimpun LaporCovid-19, per Januari 2022 saja terdapat 60 laporan pelanggaran prokes.