PTM Sekolah Beberapa Daerah Sudah Dihentikan, Orangtua Murid Was-was

"Dari total itu, 22 pelanggaran prokes atau 1/3 terjadi di satuan pendidikan, yang didominasi jenjang SMA dengan 15 pelanggaran, SMP tiga dan SD empat pelanggaran," kata Yemiko.

Yemiko menjelaskan pelanggaran yang terjadi di antaranya, ketidakdisiplinan penggunaan masker, ketidaksiapan sarana prasarana, kerumunan di luar dan dalam sekolah, pelanggaran jaga jarak, hingga jam pelajaran yang melebih ketentuan.

"SKB 4 Menteri secara abstraksi, konsep, sistem itu bagus, tapi dalam pelaksanannya tidak disertai pengawasan dan ketegasan pemerintah sehingga marak terjadi pelanggaran. Dari pada infeksi meningkat, PTM perlu dievaluasi dan dilakukan PJJ hingga kasus menurun," kata Yemiko.

Senada, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk mengevaluasi PTM 100%.

"Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga," kata Netty dalam keterangan media.

PTM kini disebut `tidak lagi aman`

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djurban, dalam akun Twitternya mengatakan sekolah tatap muka kini tidak lagi aman.

Ia menambahkan, bagi daerah zona merah Covid-19 untuk kembali ke sekolah virtual, dan yang positivity rate-nya rendah masih dimungkinkan untuk tetap PTM.

https://twitter.com/ProfesorZubairi/status/1486313766166077448?cxt=HHwWkIDRkdufuaApAAAA

Selain itu, lima organisasi profesi medis juga meminta pemerintah mengevaluasi PTM, khususnya pada kelompok usia kurang dari 11 tahun.

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI), serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah mengajukan surat permohonan evaluasi pemerintah.

Pertimbangannya adalah kepatuhan anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum 100%, dan belum tersedianya vaksinasi anak di bawah 11 tahun.

"Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya," kata Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto.

Ditambahkan oleh Ketua Umum PERKI, Isman Firdaus, "anak potensial mengalami komplikasi berat yaitu multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19 (MIS-C) dan komplikasi long Covid-19 lainnya".

Pemerintah tetap melanjutkan PTM 100%