Sekda DKI Sebut Pengelolaan JIS dan TIM Tak Untung dan Salah dari Lahirnya
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan ada kesalahan sejak awal pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Kesalahan itu setelah dilakukannya revitalisasi.
Hal tersebut disampaikan Joko dalam menanggapi catatan dari DPRD DKI Jakarta yang menilai kedua bangunan itu tidak memberikan keuntungan kepada pengelola BUMD, PT Jakpro.
"Jadi, memang kami mengakui bahwa JIS dan TIM ini salah dari lahirnya," ujar Joko dalam rapat hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022, dikutip Jumat, 4 Agustus 2023.
Joko menilai BUMD ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah. Joko mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
"Semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan," ujarnya.
Namun, yang terjadi di DKI Jakarta dalam setiap penugasan kepada BUMD, khususnya Jakpro, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," katanya.
Jakarta Internasional Stadium (JIS) atau Stadion JIS di Jakarta Utara
- Stadion JIS
Maka itu, kata dia, pihak Pemprov DKI sedang mencari formula yang pas dalam pengelolaan TIM dan JIS agar bisa menambah pendapatan daerah melalui dividen.
"Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," ujarnya.
Juru Parkir Liar Minta Bayar, Polda Metro Jaya Minta Masyarakat Lapor: Masuk Ranah Pidana
Polda Metro Jaya mengaku siap membantu menertibkan juru parkir (jukir) liar, yang meresahkan masyarakat. Warga diminta melapor jika para mereka memaksa meminta bayarannya
